CBAM Indonesia: Dampak terhadap Ekspor Baja, Baja Tahan Karat, dan Aluminium serta Status Perdagangan Karbon Indonesia

Impor UE atas barang CBAM dari Indonesia mencapai €2,43 miliar pada 2025.

Isi halaman

Pada 2025, impor Uni Eropa dari Indonesia atas barang yang tercakup Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), atau mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan, mencapai €2,43 miliar dan 3.246.434 ton. Nilainya lebih dari dua kali lipat nilai 2024 sebesar €1,06 miliar (Eurostat Comext DS-045409, 2025), dan 93,7% di antaranya berasal dari besi dan baja.

Baja canai panas asal Indonesia (pos 7208) yang dideklarasikan dengan nilai default memerlukan 7,71725 sertifikat CBAM per ton produk untuk impor tahun 2026.

Pada harga resmi kuartal III 2026 sebesar €82,32 per tCO₂e (diterbitkan 5 Oktober 2026), biayanya €635,28 per ton produk, atau delapan kali lipat biaya produk yang sama asal Jepang dan hampir enam kali lipat biaya produk asal Türkiye.

Dua pertanyaan menentukan posisi eksportir Indonesia: berapa biaya yang ditanggung pembeli UE bila data emisi tidak tersedia, dan apakah perdagangan karbon Indonesia yang wajib sejak 2023 dapat mengurangi biaya itu berdasarkan Pasal 9 Peraturan (UE) 2023/956 tentang penetapan mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan (Regulation (EU) 2023/956).

Halaman ini menjawab keduanya dengan data perdagangan, nilai default Indonesia, instrumen harga karbon nasional, dan langkah kepatuhan yang tersedia.

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) adalah sistem regulasi Uni Eropa yang ditetapkan oleh Peraturan (UE) 2023/956, berlaku dalam periode definitif sejak 1 Januari 2026, yang mewajibkan importir barang padat karbon di Uni Eropa membeli sertifikat sesuai emisi CO₂ tertanam dalam barang impornya, dengan harga yang mengikuti harga karbon EU ETS, untuk mencegah kebocoran karbon dari Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa. Gambaran lengkap mekanismenya ada di panduan CBAM Uni Eropa.


Sektor CBAM Mana yang Berlaku untuk Ekspor Indonesia?

Besi dan baja merupakan sektor CBAM terpenting bagi Indonesia, disusul aluminium dan, sejak 2025, amonia; semen, listrik, dan hidrogen praktis tidak diekspor ke UE.

CBAM mencakup enam sektor dalam Lampiran I Peraturan (UE) 2023/956: besi dan baja, semen, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen. Tabel berikut merangkum impor UE atas barang yang tercakup CBAM dari Indonesia per sektor (Eurostat Comext DS-045409, 2025, diekstraksi 12 Oktober 2026).

Pangsa dihitung terhadap seluruh impor UE dari luar UE, termasuk negara asal yang dibebaskan; peringkat menunjukkan urutan Indonesia di antara negara asal di luar UE.

Sektor (kode Lampiran I) 2023 2024 2025, nilai 2025, ton Pangsa 2025 (nilai / volume) Peringkat 2025 (nilai / volume)
Semua barang CBAM €875,7 juta €1,06 miliar €2,43 miliar 3.246.434 2,19% / 2,71% 16 / 12
Besi dan baja (Bab 72 dan 73, tanpa bijih) €791,0 juta €996,5 juta €2,28 miliar 3.159.194 3,74% / 5,47% 10 / 7
Aluminium €76,1 juta €61,4 juta €135,5 juta 46.921 0,45% / 0,51% 28 / 26
Pupuk €8,6 juta €115.244 €17,9 juta 40.277 0,21% / 0,20% 24 / 24
Semen €668 €13.034 €15.446 42 0% 30 / 28
Listrik dan hidrogen 0 0 0 0 0% tidak ada

Total besi dan baja 2025 terdiri atas empat kelompok produk dengan jumlah 3.159.194 ton:

  • Produk jadi Bab 72 (canai panas, canai dingin, batang kawat, baja tahan karat canai): €1,49 miliar, 2.640.651 ton, peringkat ke-6 menurut nilai
  • Baja kasar dan produk setengah jadi (pos 7206, 7207, 7218, 7224): €530,7 juta, 409.408 ton, peringkat ke-3 menurut nilai dengan pangsa 9,6%
  • Barang Bab 73 (konstruksi baja, sekrup, baut): €177,7 juta, 66.000 ton
  • Besi kasar, paduan besi, dan DRI (terutama feronikel, subpos 7202 60): €76,2 juta, 43.135 ton

Dalam panduan eksportir berbahasa Indonesia yang terbit pada Juni 2026 bersama Pusat Kajian Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, International Institute for Sustainable Development (IISD) menghitung bahwa 0,4% ekspor Indonesia termasuk dalam cakupan CBAM UE dan sekitar 5% ekspor baja Indonesia menuju UE (rata-rata 2022 hingga 2024).

Angka perdagangan di atas adalah statistik impor UE atas barang yang tercakup CBAM, bukan jumlah impor yang dikenai kewajiban CBAM.

Untuk aluminium, CBAM hanya menghitung emisi langsung, karena aluminium tercantum dalam Lampiran II Peraturan (UE) 2023/956. Emisi yang dihitung adalah CO₂ dan perfluorokarbon dari proses produksi, yaitu CF₄ dengan potensi pemanasan global (GWP) 6.630 dan C₂F₆ dengan GWP 11.100.

Emisi tidak langsung dari listrik jaringan Indonesia yang berbasis batu bara tidak menimbulkan kewajiban sertifikat berdasarkan aturan periode definitif yang berlaku saat ini.

Untuk baja, CBAM juga hanya menghitung emisi langsung, kecuali bijih besi teraglomerasi (kode CN 2601 12 00), yang tidak tercantum dalam Lampiran II. Nilai default Indonesia untuk baja karbon ditetapkan pada rute tanur tinggi-tanur oksigen basa (BF-BOF).

Kewajiban CBAM sektor baja mencakup kode CN dalam Bab 72 dan 73: produk setengah jadi, produk canai lantaian, profil, dan berbagai barang baja hilir.

Impor pupuk dari Indonesia pada 2025 hampir seluruhnya amonia: 40.251 ton senilai €17,8 juta (pos 2814), padahal pada 2023 dan 2024 tidak ada impor amonia yang tercatat. Untuk pupuk, emisi tidak langsung ikut dihitung.

Produk Indonesia Mana yang Paling Terpapar?

Posisi Indonesia paling dominan pada baja tahan karat setengah jadi (pos 7218): Indonesia merupakan pemasok terbesar UE dari luar UE, dengan pangsa 52,1% menurut nilai dan 65,9% menurut volume pada 2025.

Dua belas pos dengan nilai impor terbesar pada 2025 tercantum di bawah (Eurostat Comext DS-045409, 2025; peringkat di antara negara asal di luar UE, perhitungan cbamguide.com).

Pos CN Produk Nilai 2025 Ton 2025 Pangsa (nilai / volume) Peringkat (nilai / volume) Nilai 2024
7208 Produk canai panas lantaian, baja bukan paduan, lebar ≥ 600 mm €1,12 miliar 2.056.166 17,1% / 17,9% 2 / 2 (setelah Türkiye) €426,2 juta
7218 Baja tahan karat bentuk primer dan setengah jadi €499,6 juta 342.939 52,1% / 65,9% 1 / 1 €100,2 juta
7213 Batang kawat canai panas, baja bukan paduan €224,7 juta 445.752 16,0% / 17,9% 2 / 2 (setelah Türkiye) €17,1 juta
7308 Konstruksi baja dan bagiannya €128,2 juta 53.125 2,1% / 1,9% 9 / 9 €76,0 juta
7601 Aluminium tidak ditempa €99,1 juta 37.972 0,6% / 0,6% 24 / 23 €31,6 juta
7219 Baja tahan karat canai lantaian, lebar ≥ 600 mm €80,9 juta 49.951 3,9% / 4,8% 8 / 7 €91,0 juta
7202 60 Feronikel €76,2 juta 43.135 15,5% / 24,0% 3 / 2 €143,6 juta
7209 Produk canai dingin lantaian, baja bukan paduan, lebar ≥ 600 mm €39,5 juta 68.072 2,5% / 2,8% 11 / 11 0
7207 Produk setengah jadi baja bukan paduan €31,1 juta 66.469 0,8% / 0,7% 14 / 13 €76,4 juta
7318 Sekrup, baut, mur €24,4 juta 6.007 0,4% / 0,3% 19 / 16 €26,4 juta
2814 Amonia €17,8 juta 40.251 1,2% / 1,5% 8 / 8 0
7607 Kertas aluminium (foil) €15,9 juta 4.195 1,2% / 1,5% 14 / 11 €11,4 juta

Rantai nilai nikel menjadi ciri khas paparan CBAM Indonesia. Baja tahan karat (pos 7218 dan 7219) dan feronikel (subpos 7202 60) bersama-sama bernilai sekitar €657 juta pada 2025.

Catatan teknis bagi bagian ekspor perusahaan: kode tarif 8 digit Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) hanya sama dengan kode CN sampai enam digit. Importir UE mendeklarasikan kode CN 8 digit, sehingga eksportir sebaiknya mencocokkan setiap produk dengan kode CN pembelinya, bukan menyalin pos tarif BTKI.


Bagaimana Perdagangan Karbon Indonesia Memengaruhi CBAM?

Per 4 November 2026, tidak satu pun instrumen harga karbon Indonesia dikenakan pada produksi baja, baja tahan karat, feronikel, aluminium, atau amonia, sehingga tidak ada yang dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 9.

Menurut International Carbon Action Partnership (ICAP), Indonesia menjalankan perdagangan emisi wajib berbasis intensitas untuk subsektor pembangkit tenaga listrik sejak 2023. Indonesia termasuk segelintir negara berkembang yang sudah memiliki instrumen harga karbon domestik, tetapi rancangan skemanya saat ini membuat relevansinya bagi CBAM terbatas. Tabel berikut merangkum lima instrumen dan statusnya.

Instrumen Dasar hukum Cakupan Tingkat harga Status per 4 November 2026
Kerangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, ditetapkan 10 Oktober 2025, menggantikan Perpres 98/2021 Empat kelompok instrumen: perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, instrumen lain Tidak ditetapkan Berlaku; membentuk Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Aturan pelaksana kementerian masih diperlukan (ICAP)
Perdagangan emisi pembangkit listrik (PTBAE-PU) Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 (ditetapkan 20 Desember 2022) Hanya pembangkit listrik. Fase I 2023 hingga 2024: PLTU batu bara yang terhubung ke jaringan PLN (ESDM: ≥ 100 MW, sekitar 99 unit; kategori ICAP mulai 25 MW). Fase II 2025 hingga 2027: ditambah PLTU captive di atas 25 MW dan pembangkit gas (ICAP) Batas intensitas Fase I 0,911 hingga 1,297 tCO₂e per MWh (ESDM); alokasi tahun pertama 100% gratis (ICAP) Wajib sejak 2023. ICAP: alokasi 2025 ditunda, tidak ada kuota yang diterbitkan dan tidak ada perdagangan per Januari 2026. Baja, aluminium, semen, dan pupuk tidak tercakup
Pajak karbon Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 13 Direncanakan pertama untuk PLTU batu bara Tarif minimum Rp30 per kilogram CO₂e (Rp30.000 per tCO₂e) Dijadwalkan 1 April 2022, diundur ke 1 Juli 2022, lalu ditunda tanpa tanggal baru. Belum dipungut (ICAP; kolom DDTC, 12 Oktober 2026)
Pungutan atas karbon Perpres 110/2025 Barang dan jasa bermuatan karbon (definisi) Tidak ditetapkan Baru kerangka; tidak ditemukan aturan pelaksana
Kredit domestik (SPE-GRK) Perpres 110/2025; Peraturan Menteri LHK Nomor 21 Tahun 2022 Offset, tercatat di SRN PPI dan SRUK Pasar Berjalan, tetapi bukan harga karbon atas produksi barang

Sektor industri, termasuk produksi baja dan aluminium, berada di luar skema. IISD mencatat bahwa tidak ada harga karbon yang berlaku untuk besi dan baja per Maret 2026. Kesenjangan cakupan inilah hambatan utama bagi klaim pengurangan berdasarkan Pasal 9.

Klaim berdasarkan Pasal 9 harus memenuhi empat syarat berikut.

  • Harga karbon dibayarkan secara efektif di negara asal atas emisi tertanam barang yang dideklarasikan (Pasal 9 ayat (1))
  • Harga itu dikenakan pada instalasi dan barang yang diekspor; skema yang tidak mencakup keduanya tidak menghasilkan apa pun yang dapat dikurangkan
  • Rabat atau bentuk kompensasi lain sudah diperhitungkan (Pasal 9 ayat (1)); dalam skema perdagangan emisi, alokasi gratis mengurangi harga yang dibayarkan secara efektif
  • Dokumen disertifikasi oleh pihak yang independen dari deklaran dan dari otoritas negara ketiga (Pasal 9 ayat (2))

Skema Indonesia bersifat wajib, sehingga hambatannya bukan penegakan, melainkan cakupan. Skema pembangkit listrik juga tidak dapat membantu baja atau aluminium secara tidak langsung: keduanya tercantum dalam Lampiran II, sehingga biaya karbon dalam listrik berada di luar emisi tertanamnya.

Untuk amonia, emisi tidak langsung memang dihitung, tetapi harga yang dibayar PLTU tidak dibayar oleh instalasi amonia, dan belum jelas apakah biaya yang dialihkan melalui harga listrik akan diperhitungkan.

UE belum mengakui harga karbon negara mana pun. Peraturan pelaksana Pasal 9 masih berupa rancangan (diterbitkan 13 Mei 2026) dan belum diadopsi per 4 November 2026.

Harga karbon default tahunan berdasarkan Pasal 9 ayat (4) belum ditetapkan untuk Indonesia; Komisi Eropa dapat menetapkannya mulai 2027. Rincian syarat dan prosedurnya ada di halaman Pasal 9: pengurangan atas harga karbon yang dibayarkan.

Pengurangan baru mungkin diperoleh bila Indonesia memperluas harga karbon ke sektor industri. ICAP melaporkan bahwa Kementerian Perindustrian sedang mengembangkan sistem pelaporan emisi untuk industri padat energi guna mendukung perluasan itu, tanpa tanggal yang ditetapkan.


Berapa Biaya CBAM bagi Eksportir Indonesia?

Biaya CBAM barang Indonesia pada 2026 terutama ditentukan oleh satu pilihan: apakah importir UE mendeklarasikan emisi aktual yang terverifikasi atau nilai default Indonesia.

Jumlah sertifikat per ton dihitung dengan metode bersih sesuai ketentuan hukum: emisi tertanam spesifik (specific embedded emissions) dikurangi penyesuaian alokasi gratis (free allocation adjustment), tidak kurang dari nol (Pasal 31 Peraturan (UE) 2023/956; Lampiran Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2620).

Penyesuaian alokasi gratis sama dengan faktor CBAM × faktor koreksi lintas sektor × tolok ukur CBAM (benchmark).

Faktor CBAM (CBAM factor) adalah porsi alokasi gratis yang masih dipertahankan produsen UE: 97,5% pada 2026, 95% pada 2027, 90% pada 2028, dan 51,5% pada 2030 (Pasal 10a ayat (1a) Direktif 2003/87/EC). Mulai 2034, faktor CBAM tidak lagi diterapkan. Faktor koreksi lintas sektor adalah 100% untuk 2026 hingga 2030 (Keputusan Pelaksana Komisi (UE) 2026/1862).

Contoh perhitungan untuk baja canai panas asal Indonesia (kode CN 7208 27 00, impor 2026, nilai default): 8,230 × 1,10 = 9,053; dikurangi 0,975 × 1,00 × 1,370 = 1,33575; hasilnya 7,71725 sertifikat per ton produk, atau €635,28 per ton produk pada harga resmi kuartal III 2026 sebesar €82,32.

Tanpa penyesuaian alokasi gratis, biayanya €745,24, sehingga biaya bersih 2026 sudah mencapai 85% dari biaya bruto.

Tabel berikut menunjukkan biaya barang yang dideklarasikan dengan nilai default Indonesia dalam Lampiran I Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621 sebagaimana diganti oleh Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2026/1740. Semua angka dihitung pada 4 November 2026 dengan pustaka hukum situs (lib/cbam-law.js).

Produk (kode CN) Nilai default Indonesia (tCO₂e/t) Dengan mark-up 2026 Tolok ukur (Kolom B) Sertifikat per ton produk 2026 Biaya per ton produk 2026 Biaya 2027 Biaya 2030
Setengah jadi bukan paduan (7207 12 10) 8,230 9,053 1,364 (C) 7,7231 €635,77 €706,32 €822,92
Canai panas lantaian (7208 27 00) 8,230 9,053 1,370 (C) 7,71725 €635,28 €705,85 €822,66
Canai dingin lantaian (7209 16 90) 8,250 9,075 1,458 (C) 7,65345 €630,03 €700,95 €821,07
Canai lantaian dilapisi (7210 49 00) 8,250 9,075 1,491 (C) 7,621275 €627,38 €698,37 €819,67
Batang kawat (7213 91 10) 8,230 9,053 1,364 (C) 7,7231 €635,77 €706,32 €822,92
Slab baja tahan karat (7218 91 10) 8,670 9,537 1,189 8,377725 €689,65 €763,47 €879,03
Gulungan canai panas tahan karat (7219 11 00) 8,670 9,537 1,189 8,377725 €689,65 €763,47 €879,03
Feronikel (7202 60 00) 6,150 6,765 2,390 4,43475 €365,07 €420,61 €560,85
Aluminium tidak ditempa (7601 10 10) 1,700 1,870 1,423 (K) 0,482575 €39,73 €56,65 €121,60
Amonia anhidrat (2814 10 00) 2,280 2,3028 (mark-up 1%) 1,522 0,81885 €67,41 €70,54 €125,04

Asumsi 2026: mark-up (kenaikan nilai default) 10%, untuk pupuk 1%; faktor CBAM 97,5%; faktor koreksi lintas sektor 100%; tolok ukur Kolom B untuk rute yang tercetak pada baris Indonesia (C untuk BF-BOF, K untuk aluminium primer). Kolom 2027 memakai mark-up 20% dan faktor CBAM 95%; kolom 2030 memakai mark-up 30% dan faktor CBAM 51,5%. Harga €82,32 dianggap tetap. Tolok ukur dapat diperbarui untuk impor mulai 2027 (konsiderans 10 Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2620), sehingga angka 2027 dan 2030 bersifat indikatif.

Semua angka di atas adalah estimasi berdasarkan nilai default dan tolok ukur resmi (Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621 dan 2025/2620); angka yang mengikat adalah angka dalam deklarasi CBAM Anda. Untuk produk dan tonase Anda sendiri, gunakan kalkulator CBAM (dalam bahasa Inggris).

Tiga perhitungan pembanding yang independen memberikan hasil yang sejalan. Panduan IISD Juni 2026 menghitung baja lantaian dilapisi (kode CN 7210) sekitar €574 per ton pada harga kuartal II 2026 sebesar €75,28, dengan metode yang sama; pada €82,32 hasilnya €627,38.

Panduan yang sama memperkirakan pabrik tanur busur listrik (EAF) berbahan skrap dengan data terverifikasi sekitar €36 per ton. Shanghai Metals Market (1 Oktober 2026) menghitung baja tahan karat 304 canai dingin asal Indonesia sekitar €626 per ton pada harga kuartal II.

Penyesuaian alokasi gratis adalah jumlah tetap per ton. Karena itu, setiap ton CO₂e di atas tolok ukur, termasuk seluruh mark-up, dikenai harga sertifikat penuh sejak 2026. Karena nilai default baja Indonesia berada di atas 8 tCO₂e per ton, hampir semua pabrik yang memiliki data terverifikasi dapat menurunkan kewajiban pembelinya.

Produsen aluminium Indonesia menghadapi tagihan yang lebih kecil tetapi tumbuh lebih cepat: €39,73 per ton produk untuk impor 2026 dan €121,60 untuk impor 2030 pada harga tetap. Angka ini hanya mencakup emisi langsung.

Emisi listrik yang mendominasi intensitas karbon total aluminium di jaringan berbasis batu bara tidak menimbulkan kewajiban sertifikat, sehingga beban CBAM aluminium Indonesia jauh lebih rendah daripada jejak karbon totalnya.

Eksportir yang tidak dapat menyediakan data emisi aktual terverifikasi menghadapi nilai default khusus Indonesia, dengan mark-up 10% pada 2026, 20% pada 2027, dan 30% mulai 2028. Penyedia jasa verifikasi menawarkan harga €5.000 hingga €50.000 per instalasi produksi; angka ini adalah estimasi pasar, bukan angka Komisi Eropa.

Kewajiban CBAM sektor aluminium mencakup kode CN dalam Bab 76: aluminium tidak ditempa (7601), batang dan profil (7604), kawat (7605), pelat dan lembaran (7606), dan konstruksi (7610). Sejak 1 Januari 2026, ekspor produsen Indonesia dalam salah satu kategori ini menimbulkan kewajiban CBAM bagi importir UE.


Kewajiban Apa yang Timbul bagi Eksportir Indonesia?

Produsen Indonesia tidak memikul kewajiban hukum CBAM; kewajiban registrasi, deklarasi, dan penyerahan sertifikat ada pada deklaran CBAM berwenang (authorised CBAM declarant) di UE.

Deklaran CBAM berwenang didefinisikan dalam Pasal 3 angka 17 dan biasanya adalah importir UE atau perwakilan kepabeanan tidak langsungnya. Meski demikian, eksportir Indonesia tetap menghadapi tekanan komersial, karena struktur hukum ini justru menentukan cara pembeli UE menetapkan harga dan merundingkan kontrak pasokan.

Kepatuhan importir UE terdiri atas empat langkah berikut.

  1. Mengajukan otorisasi kepada otoritas nasional yang berwenang (NCA) di negara anggota UE tempat importir berkedudukan. Importir yang mengajukan permohonan paling lambat 31 Maret 2026 dapat terus mengimpor sementara permohonannya diproses (Pasal 17 ayat (7a)). Tenggat itu sudah lewat, sehingga importir baru memerlukan otorisasi sebelum impornya melampaui 50 ton dalam setahun.
  2. Membeli sertifikat CBAM mulai 1 Februari 2027 melalui platform pusat bersama, yang dijual oleh negara anggota tempat deklaran berkedudukan (Pasal 20 ayat (1)). Untuk impor tahun 2026, harga dihitung per kuartal dari rata-rata harga penutupan lelang EU ETS (Pasal 21 ayat (1a)); harga mingguan berlaku mulai impor tahun 2027 (Pasal 21 ayat (1)).
  3. Memenuhi saldo kuartalan mulai 2027: pada akhir setiap kuartal, deklaran wajib memiliki sertifikat paling sedikit 50% dari emisi tertanam barang yang diimpor sejak awal tahun kalender (Pasal 22 ayat (2)). Tidak ada kewajiban saldo kuartalan untuk impor tahun 2026.
  4. Menyerahkan deklarasi CBAM pertama untuk impor tahun 2026 paling lambat 30 September 2027 (Pasal 6 ayat (1)), bersama penyerahan sertifikat sesuai emisi tertanam tahun itu (Pasal 22 ayat (1)).

Dalam praktik, pembeli UE meminta data berikut dari eksportir Indonesia.

  • Identifikasi rute produksi (BF-BOF, EAF, atau DRI-EAF untuk baja; elektrolisis Hall-Héroult untuk aluminium)
  • Emisi tertanam langsung spesifik per ton, dihitung dengan metodologi UE dalam Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2547
  • Alamat fisik, UN/LOCODE, dan koordinat geografis instalasi produksi dengan enam desimal
  • Rencana pemantauan (monitoring plan) yang menjelaskan cara emisi diukur di fasilitas
  • Verifikasi oleh verifikator terakreditasi, dengan kunjungan fisik ke lokasi pada tahun pertama instalasi diverifikasi (Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2546, Pasal 2)

Deklaran CBAM berwenang yang tidak menyerahkan cukup sertifikat paling lambat 30 September dikenai sanksi untuk setiap sertifikat yang tidak diserahkan, sebesar sanksi kelebihan emisi EU ETS, yaitu €100 per tCO₂e sebelum indeksasi inflasi (Pasal 26 ayat (1)). Pembayaran sanksi tidak membebaskan deklaran dari kewajiban menyerahkan sertifikat yang kurang (Pasal 26 ayat (3)).

Pihak yang bukan deklaran berwenang tetapi memasukkan barang CBAM dikenai sanksi tiga hingga lima kali lipat dari jumlah itu (Pasal 26 ayat (2)). Sanksi ini mendorong pembeli UE menuntut data akurat dari pemasok Indonesia atau beralih ke pemasok yang sudah memiliki data terverifikasi. Ringkasan sisi eksportir ada di panduan CBAM untuk eksportir.


Buletin CBAM (bahasa Inggris)

Buletin berbahasa Inggris: pemberitahuan harga sertifikat CBAM, perubahan regulasi yang penting, dan kabar mingguan tentang CBAM. Tanpa spam, dan Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Kami hanya menyimpan alamat email Anda untuk pemberitahuan ini. Kebijakan privasi (bahasa Inggris)

Bagaimana Posisi Strategis Indonesia dalam CBAM?

Indonesia berada di posisi tengah di antara negara berkembang yang terdampak CBAM: sudah memiliki perdagangan emisi wajib, tetapi belum dapat mengklaim pengurangan Pasal 9 yang hanya dimungkinkan oleh skema yang mencakup industri.

Pasar karbon wajib bagi pembangkit listrik yang dimulai pada 2023 merupakan fondasi, bukan solusi. Memperluas cakupan ke produksi baja dan aluminium, lalu menetapkan harga karbon yang memenuhi syarat "dibayarkan secara efektif" menurut Pasal 9, memerlukan kerja kebijakan selama bertahun-tahun.

K-ETS Korea Selatan, yang beroperasi sejak 2015, belum diakui berdasarkan Pasal 9 per 4 November 2026: satu dekade operasi wajib belum menghasilkan pengurangan.

Di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia belum mengajukan sengketa terhadap CBAM per 4 November 2026. Panel untuk sengketa Rusia melawan UE (WTO DS639) dibentuk pada 25 September 2026, dan halaman kasus WTO mencantumkan Indonesia sebagai pihak ketiga.

Perjanjian perdagangan bebas juga tidak mengubah hal ini: IEU-CEPA tidak menghapus kewajiban CBAM. Dalam rilis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 22 Agustus 2026, pelaku usaha menyatakan bahwa hambatan nontarif seperti CBAM "tidak secara otomatis hilang dengan berlakunya IEU-CEPA".

Pemerintah Indonesia menanggapi CBAM terutama lewat kajian, seminar, dan arahan kebijakan; per 4 November 2026 tidak ditemukan layanan bantuan atau program subsidi khusus CBAM. Lembaga yang telah menerbitkan materi CBAM tercantum di bawah ini.

Lembaga Materi CBAM Tanggal
Kementerian Perdagangan, Pusat Kajian Perdagangan Internasional Dukungan dan kolaborasi pada panduan teknis IISD untuk eksportir, satu-satunya panduan CBAM lengkap berbahasa Indonesia Juni 2026
Kementerian Perdagangan, Direktorat Pengamanan Perdagangan Buletin TRADEFENSE Edisi 11 menyebut "aktifasi penuh CBAM" sebagai hambatan ekspor baja tahan karat Indonesia ke UE, bersama tinjauan antidumping Mei 2026
Kementerian Perdagangan, Trade Expo Indonesia Seminar tarif baja UE dan Inggris; CBAM disebut di antara regulasi baru oleh Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia 16 Oktober 2026
Kementerian Perindustrian, BSKJI Tiga strategi untuk baja: transisi teknologi, adopsi teknologi net-zero emission, dan penyiapan data emisi akurat sesuai standar CBAM (laporan CNN Indonesia) 18 Februari 2026
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Pemerintah bersiap menangani CBAM bersama EUDR dan kebijakan baja UE dalam konteks IEU-CEPA 22 Agustus 2026
Kementerian Perdagangan, BKPerdag Peringatan dini kepada industri besi dan baja menjelang 2026 25 Agustus 2022

Apakah Ambang Batas De Minimis CBAM Melindungi Eksportir Indonesia?

Ambang batas de minimis 50 ton membebaskan importir UE, bukan eksportir Indonesia, dan jarang berlaku untuk perdagangan baja bervolume industri.

Ambang batas de minimis adalah 50 ton massa bersih per importir per tahun kalender, untuk semua kode CN digabung: besi dan baja, aluminium, pupuk, dan semen dihitung bersama, dari semua negara asal (Pasal 2a; Lampiran VII angka 1).

Importir yang dibebaskan wajib menyatakan pembebasan itu dalam deklarasi pabean. Listrik dan hidrogen tidak pernah dibebaskan (Pasal 2a ayat (4)).

Skala pembebasan ini terbatas untuk perdagangan industri. Saat mengusulkan ambang batas pada Februari 2025 (COM(2025) 87), Komisi Eropa memperkirakan sekitar 90% importir akan dibebaskan.

Penilaian pertamanya, yang terbit 30 September 2026, menemukan bahwa ambang batas itu hanya membebaskan 0,87% emisi tertanam. Pembeli baja dan aluminium besar di UE mengimpor jauh di atas 50 ton per tahun dan memikul kewajiban kepatuhan penuh.

Eksportir Indonesia yang melayani lini produk khusus bervolume kecil memperoleh keringanan praktis. Produsen yang memasok pembeli bervolume besar, seperti distributor bahan bangunan, produsen komponen otomotif, dan pemasok peralatan industri di UE, tidak memperolehnya.


Dapatkah Eksportir Indonesia Menggunakan Portal Operator CBAM?

Ya: operator instalasi di Indonesia dapat mendaftarkan fasilitasnya di portal operator (bagian O3CI Registri CBAM), mengunggah data emisi terverifikasi, dan membagikannya kepada pembeli UE tertentu.

Portal operator bukan sistem terpisah, melainkan bagian O3CI dari Registri CBAM yang dikelola Komisi Eropa. Satu unggahan data terverifikasi melayani semua hubungan dengan importir UE sekaligus, sehingga beban pelaporan per pembeli berkurang. Operator yang tidak terdaftar mengirim laporan yang sama langsung kepada setiap pembeli. Langkah pendaftarannya dijelaskan di halaman portal operator CBAM untuk eksportir.

Operator yang melaporkan nilai aktual menyusun laporan emisi operator dan laporan ringkasan emisi berdasarkan Lampiran IV Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2547, dalam bahasa Inggris (Pasal 10 ayat (4) peraturan yang sama).

Keduanya termasuk dalam struktur wajib tiga dokumen (Panduan Komisi Nomor 3, 14 Agustus 2026) yang menggantikan templat komunikasi opsional periode transisi. Laporan ringkasan memuat 16 butir data yang dibutuhkan importir UE untuk deklarasi CBAM.

Verifikator yang melakukan kunjungan ke lokasi di fasilitas Indonesia harus terakreditasi untuk CBAM oleh badan akreditasi nasional negara anggota UE berdasarkan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2025/2551. Komite Akreditasi Nasional (KAN) Indonesia tidak dapat mengakreditasi verifikator CBAM; IISD mencatat bahwa tidak ada pengaturan saling pengakuan yang memungkinkan badan di luar UE melakukannya.

Lembaga verifikasi yang berkedudukan di Indonesia dapat mengajukan akreditasi ke salah satu dari tujuh badan akreditasi UE yang menerima pemohon dari luar UE, menurut tabel status Komisi tanggal 21 Oktober 2026: COFRAC (Prancis), ESYD (Yunani), Accredia (Italia), RvA (Belanda), PCA (Polandia), SNAS (Slowakia), dan Swedac (Swedia).

Per 12 November 2026, terdapat dokumentasi bahwa tujuh lembaga verifikasi telah diakreditasi oleh lima badan akreditasi nasional: EmiCert S.A.

(ESYD, Yunani), Bureau Veritas Italia S.p.A., RINA Services S.p.A. dan SGS ICS Italia S.r.l. (ketiganya Accredia, Italia), Intertek Certification AB (Swedac, Swedia), Integrated Sustainable Solutions Company (ISSC) dari Damietta, Mesir (RvA, Belanda, 22 Oktober 2026), serta SGS BELGIUM nv (BELAC, Belgia, ruang lingkup berlaku mulai 5 November 2026).

Enam di antaranya berkedudukan di UE dan satu di Mesir; tidak satu pun berkedudukan di Indonesia. Komisi Eropa belum menerbitkan daftar resmi verifikator CBAM terakreditasi. Rinciannya ada di halaman verifikator CBAM terakreditasi.

Sebuah contoh dari Indonesia menunjukkan mengapa status akreditasi ini penting. PT Tata Metal Lestari (Cikarang) menyatakan pada 25 Mei 2026 bahwa baja lapisnya memiliki "CBAM pre-validation report" dengan sekitar 2,2 tCO₂ per ton, dibandingkan nilai default 8,2 (klaim perusahaan, tanpa verifikator yang disebut).

Laporan pra-validasi tidak memiliki status dalam hukum CBAM: hanya laporan verifikasi dari verifikator yang terakreditasi berdasarkan Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2025/2551 yang berlaku, dan laporan verifikasi diterbitkan di Registri CBAM mulai Januari 2027.

Produsen yang memerlukan bantuan untuk memilih penyedia atau menyiapkan kunjungan ke lokasi dapat membandingkan perusahaan yang tercantum dalam direktori konsultan CBAM di Indonesia.


Bagaimana Produsen Baja dan Aluminium Indonesia Sebaiknya Merencanakan Kepatuhan CBAM?

Prioritas perencanaan bergantung pada rute produksi dan jangka waktu, yang terbagi dalam tiga tahap: tahap kepatuhan awal (2026 hingga 2027), tahap kenaikan biaya (2028 hingga 2030), dan tahap paparan penuh (2031 hingga 2034).

Tekanan finansial datang melalui perilaku pembeli UE, bukan melalui penegakan hukum terhadap produsen Indonesia. Importir UE yang menghadapi biaya sertifikat yang terus naik akan menekan harga beli, beralih ke pemasok rendah karbon, atau menyerap biaya CBAM sehingga harga yang bersedia mereka bayar menurun.

Pengurangan atas harga karbon yang dibayarkan merupakan instrumen jangka panjang yang paling strategis. Agar dapat dimanfaatkan, diperlukan dua hal: Indonesia memperluas pasar karbonnya ke produksi baja dan aluminium, dan UE mengadopsi peraturan pelaksana Pasal 9. Bila kelak ada, harga karbon yang dibayarkan secara efektif di Indonesia akan dikurangkan sebagai suku tersendiri dalam rumus sertifikat, di samping penyesuaian alokasi gratis dan tanpa dikalikan faktor CBAM. Cara konversinya ditentukan oleh peraturan pelaksana yang per 4 November 2026 masih berupa rancangan.

Produsen yang tidak dapat menunggu solusi kebijakan memiliki tiga pilihan yang dapat segera dijalankan.

  1. Ukur dan verifikasi emisi aktual. Data aktual menggantikan nilai default, menghapus mark-up 10% hingga 30%, dan menurunkan kewajiban setiap kali emisi aktual lebih rendah daripada nilai default Indonesia.
  2. Tingkatkan porsi skrap. Menurut hukum yang berlaku, skrap besi (kode CN 7204) bukan barang Lampiran I dan tidak membawa emisi tertanam sebagai prekursor, sehingga porsi skrap yang lebih tinggi langsung menurunkan emisi yang dideklarasikan. Usulan Komisi COM(2025)989 akan menjadikan skrap baja pra-konsumen sebagai prekursor mulai 2028, tetapi posisi Parlemen Eropa menghapus ketentuan untuk baja itu, dan usulan tersebut belum menjadi hukum.
  3. Berinvestasi pada rute rendah karbon. Untuk baja canai panas (pos 7208), tolok ukur Kolom B adalah 1,370 untuk BF-BOF (C), 0,481 untuk DRI-EAF (D), dan 0,072 untuk EAF berbahan skrap (E) (Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2620), yang mencerminkan selisih intensitas antarrute.

Produsen aluminium Indonesia dapat menurunkan paparan CBAM dengan memangkas emisi langsung dari konsumsi anoda karbon dan pembentukan PFC. Kontrak listrik terbarukan tidak mengubah biaya sertifikat selama emisi tidak langsung berada di luar cakupan CBAM untuk aluminium.

Untuk pilihan pertama, direktori konsultan CBAM di Indonesia mencantumkan delapan penyedia, lengkap dengan namanya, yang menyatakan menawarkan layanan CBAM bagi eksportir Indonesia.


Bagaimana Posisi Indonesia Dibandingkan dengan Negara Pengekspor Lain?

Perdagangan Indonesia dengan UE dalam barang yang tercakup CBAM lebih kecil daripada perdagangan Türkiye, India, atau Tiongkok, tetapi nilai default bajanya jauh lebih tinggi. Impor UE atas barang yang tercakup CBAM pada 2025 bernilai €17,09 miliar dari Tiongkok, €10,83 miliar dari Türkiye, €5,30 miliar dari India, dan €2,43 miliar dari Indonesia (Eurostat Comext DS-045409, 2025).

Tabel berikut membandingkan baja canai panas (kode CN 7208 51 20) yang diimpor pada 2026 dengan nilai default masing-masing negara (harga €82,32; Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621 dan 2025/2620; dihitung 4 November 2026).

Negara asal Nilai default (tCO₂e/t) Sertifikat per ton produk 2026 Biaya 2026 Biaya 2030 (harga tetap)
Jepang 2,100 0,97425 €80,20 €166,65
Türkiye 2,428 1,33505 €109,90 €201,75
Tiongkok 3,187 2,16995 €178,63 €282,98
India 4,280 3,37225 €277,60 €399,95
Indonesia 8,230 7,71725 €635,28 €822,66

Meskipun terbatas, pasar karbon yang dijalankan Indonesia sejak 2023 menunjukkan momentum kebijakan domestik yang lebih besar daripada Türkiye sebelum memiliki Undang-Undang Iklim pada Juli 2025, atau Amerika Serikat yang tidak memiliki harga karbon federal. Jalur menuju pengurangan Pasal 9 memerlukan pengembangan kebijakan selama bertahun-tahun, dan Indonesia sudah lebih jauh di jalur itu daripada banyak eksportir dengan profil industri serupa.

Apakah Indonesia Berisiko Terkena Ketentuan Antipenghindaran CBAM?

Ketentuan antipenghindaran CBAM menyasar praktik pengolahan dan reklasifikasi yang dirancang untuk menghindari kewajiban sertifikat. Pola yang paling sering dibahas di kawasan ini adalah baja dari bahan setengah jadi impor yang diekspor ulang setelah pengolahan terbatas. Pasal 27 Peraturan (UE) 2023/956 memberi Komisi Eropa wewenang untuk bertindak, dan industri pengolahan Indonesia dapat menjadi sorotan bila pola input impor dan output ekspornya mengarah pada reklasifikasi.

Produksi dalam negeri yang asli, dengan asal yang terdokumentasi dan data produksi yang dapat diverifikasi, tidak menjadi sasaran penegakan ini. Produsen yang menyimpan catatan sumber bahan baku dan perhitungan emisi untuk seluruh rantai produksi tidak berisiko dikenai sanksi antipenghindaran. Rinciannya ada di halaman ketentuan antipenghindaran CBAM.

Berapa Nilai Default CBAM yang Berlaku untuk Indonesia?

Indonesia memiliki tabel nilai default sendiri dalam Lampiran I Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621 sebagaimana diganti oleh Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2026/1740, berlaku sejak 1 Januari 2026; nilai "negara lain" tidak berlaku untuk baja Indonesia. Nilainya 8,230 tCO₂e per ton untuk produk setengah jadi (7207 12 10), canai panas (7208), dan batang kawat (7213); 8,250 untuk canai dingin dan dilapisi (7209 dan 7210); 8,670 untuk slab dan canai panas tahan karat; 6,150 untuk feronikel; 1,700 untuk aluminium tidak ditempa; dan 2,280 untuk amonia.

Angka ini adalah emisi total sebelum mark-up. Lampiran yang dikoreksi tidak lagi mencetak nilai dengan mark-up; mark-up diterapkan pada nilai emisi total di Registri CBAM. IISD menunjukkan efeknya untuk kode CN 7210: 8,25 menjadi 9,075 tCO₂e per ton pada 2026, dan menyebut nilai default baja Indonesia termasuk yang tertinggi di antara nilai khusus negara.

Bagi baja Indonesia, perbandingan ini condong ke satu arah. Pabrik EAF berbahan skrap dan sebagian besar pabrik BF-BOF mendeklarasikan jauh lebih sedikit dengan data aktual terverifikasi, karena nilai default menerapkan rute tanur tinggi apa pun rute yang dijalankan pabrik. Tolok ukur CBAM (1,370 tCO₂e per ton untuk canai panas rute BF-BOF) adalah angka terpisah yang hanya dipakai untuk menghitung penyesuaian alokasi gratis. Tabel lengkap ada di halaman nilai default CBAM.

Apa Strategi Dekarbonisasi bagi Produsen Indonesia?

Strategi eksportir untuk produsen baja dan aluminium Indonesia terdiri atas empat jalur paralel: pengukuran dan verifikasi emisi, investasi teknologi produksi, keterlibatan dalam pasar karbon, dan pengelolaan hubungan dengan pembeli UE.

Pengukuran dan verifikasi menghasilkan data untuk portal operator, memungkinkan perbandingan dengan nilai default, dan menjadi dasar untuk mengukur pengurangan emisi berikutnya. Investasi pada EAF berbahan skrap atau pengurangan emisi anoda pada peleburan aluminium menurunkan kewajiban secara struktural. Keterlibatan dalam pasar karbon berarti mengikuti skema Indonesia saat diperluas ke industri, sehingga terbentuk riwayat kepatuhan yang kelak diperlukan untuk pengakuan Pasal 9.

Urutan yang paling menguntungkan adalah mulai mengukur emisi sekarang juga, karena data periode 2026 harus dapat diverifikasi sebelum batas waktu deklarasi pertama pada 30 September 2027. Investasi teknologi menyusul berdasarkan hasil pengukuran itu, dengan mendahulukan sumber emisi terbesar. Pilihan teknologinya dibahas di halaman dekarbonisasi untuk eksportir.

Aturan UE Apa Lagi yang Berlaku bagi Ekspor Baja Indonesia?

Selain CBAM, tiga aturan UE juga berlaku bagi baja Indonesia. Peraturan Baja (UE) 2026/1384 menerapkan kuota tarif sejak 1 Juli 2026, dengan bea 50% di luar kuota; aturan tempat peleburan dan pengecoran (melt and pour) berlaku sejak 1 Oktober 2026; dan baja tahan karat Indonesia menghadapi bea antidumping yang sedang ditinjau (TRADEFENSE, Mei 2026).

Ketiganya bukan biaya CBAM dan tidak mengubah jumlah sertifikat. Namun, dokumen emisi CBAM dan bukti tempat peleburan sebaiknya disiapkan bersamaan untuk setiap pengiriman. Analisis per produk baja ada di halaman dampak CBAM terhadap ekspor baja Indonesia.


Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang CBAM Indonesia

Apakah CBAM berlaku untuk ekspor aluminium Indonesia ke UE?

CBAM berlaku untuk ekspor aluminium Indonesia sejak 1 Januari 2026. Kewajibannya ada pada importir UE, bukan produsen Indonesia. Emisi langsung dari proses produksi, termasuk CO₂ dan perfluorokarbon dari elektrolisis Hall-Héroult, menimbulkan kewajiban sertifikat. Emisi tidak langsung dari listrik jaringan Indonesia yang berbasis batu bara tidak dihitung, karena aluminium tercantum dalam Lampiran II Peraturan (UE) 2023/956. Pada nilai default Indonesia, aluminium tidak ditempa (kode CN 7601 10 10) menanggung €39,73 per ton produk untuk impor 2026.

Apakah pasar karbon Indonesia memenuhi syarat pengurangan Pasal 9?

Tidak. Perdagangan emisi Indonesia wajib sejak 2023 tetapi hanya mencakup pembangkit listrik, sehingga produksi baja dan aluminium berada di luar cakupan dan tidak ada harga karbon yang dibayar atas produksinya. Pajak karbon belum dipungut. Selain itu, per 4 November 2026 belum ada harga karbon negara ketiga yang diakui berdasarkan Pasal 9, karena peraturan pelaksananya masih rancangan. Pasal 9 hanya mengizinkan pengurangan atas harga karbon yang dibayarkan secara efektif atas emisi tertanam barang yang dideklarasikan.

Berapa biaya CBAM bersih per ton untuk baja BF-BOF Indonesia pada 2026?

Biayanya bergantung pada data yang dideklarasikan. Dengan nilai default Indonesia, baja canai panas (pos 7208) menanggung 7,71725 sertifikat atau €635,28 per ton produk, dan baja lantaian dilapisi (pos 7210) €627,38 per ton produk, pada harga kuartal III 2026 sebesar €82,32. IISD menghitung pos 7210 sekitar €574 pada harga kuartal II sebesar €75,28. IISD memperkirakan biaya pabrik EAF berbahan skrap dengan data terverifikasi sekitar €36 per ton. Biaya naik setiap tahun karena penyesuaian alokasi gratis menyusut dan mark-up naik menjadi 20% pada 2027 dan 30% mulai 2028; tolok ukur dapat diperbarui untuk impor mulai 2027.

Apakah ambang batas de minimis 50 ton melindungi eksportir Indonesia?

Ambang batas de minimis 50 ton membebaskan importir UE, bukan eksportir Indonesia secara langsung. Bila pembeli UE mengimpor tidak lebih dari 50 ton massa bersih barang CBAM per tahun dari semua negara asal (besi dan baja, aluminium, pupuk, dan semen dihitung bersama), pembeli itu dibebaskan berdasarkan Pasal 2a dan wajib menyatakannya dalam deklarasi pabean. Pembeli dengan volume industri biasanya melampaui ambang batas ini.

Kapan eksportir Indonesia harus menyerahkan data emisi kepada pembeli UE?

Deklarasi CBAM pertama, untuk impor tahun 2026, wajib diserahkan paling lambat 30 September 2027 (Pasal 6 ayat (1)). Importir UE memerlukan data emisi terverifikasi dari pemasok Indonesia agar tidak memakai nilai default. Produsen Indonesia sebaiknya menyelesaikan pengukuran emisi, verifikasi, dan pendaftaran di portal operator dalam semester pertama 2027, sesuai jadwal deklarasi pembelinya.

Apakah CBAM sama dengan pajak karbon?

Tidak. CBAM adalah mekanisme berbasis sertifikat yang terkait dengan harga EU ETS, bukan pajak, tarif, atau bea masuk. Importir UE membeli dan menyerahkan sertifikat CBAM sesuai emisi tertanam barang impornya; eksportir Indonesia tidak membayar apa pun kepada UE. Pajak karbon Indonesia (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 13) adalah instrumen domestik yang terpisah dan belum dipungut.

Apakah IEU-CEPA membebaskan ekspor Indonesia dari CBAM?

Tidak. IEU-CEPA tidak menghapus kewajiban CBAM. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pada 22 Agustus 2026 bahwa pelaku usaha menilai hambatan nontarif seperti CBAM tidak otomatis hilang dengan berlakunya IEU-CEPA. Importir UE tetap wajib menyerahkan sertifikat untuk barang Indonesia sesuai emisi tertanamnya. Penyedia jasa penghitungan dan verifikasi dapat diminta melalui layanan bantuan CBAM, gratis bagi peminta.


Sumber data: Peraturan (EU) 2023/956 · Peraturan (EU) 2025/2083 (Omnibus) · Peraturan Pelaksana 2025/2621 · data EU ETS melalui EEX. Bukan nasihat hukum.