Pengurangan atas harga karbon yang dibayarkan (carbon price deduction), yang sering disebut pengurangan harga karbon CBAM, diatur dalam Pasal 9 Peraturan (UE) 2023/956 tentang penetapan mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan (Regulation (EU) 2023/956).
Ketentuan ini memungkinkan deklaran CBAM berwenang (authorised CBAM declarant) menyerahkan lebih sedikit sertifikat CBAM apabila harga karbon sudah dibayarkan secara efektif di negara asal barang atas emisi tertanam (embedded emissions) yang sama. Pada 13 Mei 2026, Komisi Eropa menerbitkan rancangan kerja Peraturan Pelaksana Komisi yang untuk pertama kalinya menjelaskan cara menghitung pengurangan tersebut.
Rancangan tersebut memuat empat jalur pengakuan skema harga karbon negara asal, batas 10% untuk kredit Pasal 6 Perjanjian Paris, dan sertifikasi oleh peran baru bernama "orang independen" (independent person).
Peraturan ini masih berupa rancangan. Konsultasi publik ditutup pada 10 Juni 2026. Pemungutan suara negara anggota dalam prosedur komitologi dilaporkan dijadwalkan pada September 2026, tetapi per 12 November 2026 belum ada adopsi yang terkonfirmasi dan belum ada teks final dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.
Seluruh aturan di halaman ini masih dapat berubah sebelum diadopsi. Laporan tentang jadwal pemungutan suara September 2026 tersedia di bagian berita (bahasa Inggris).
Bagi Indonesia, persoalannya sangat konkret. Per 4 November 2026 tidak ada harga karbon Indonesia yang dikenakan pada produksi baja, baja tahan karat, feronikel, aluminium, atau amonia, sehingga suku harga karbon dalam rumus CBAM bernilai nol.
Karena itu, baja canai panas Indonesia (pos 7208) yang diimpor pada 2026 dengan nilai default (default value) memerlukan 7,71725 sertifikat per ton produk, atau €635,28 per ton produk pada harga resmi kuartal III 2026 sebesar €82,32 per tCO₂e (diterbitkan 5 Oktober 2026).
Pengurangan ini penting karena CBAM mengenakan harga pada emisi tertanam setara tingkat harga EU ETS, terlepas dari apa yang sudah dibayar produsen di negaranya sendiri.
Tanpa Pasal 9, produsen yang tidak membayar apa pun dan produsen yang sepenuhnya tercakup pasar karbon yang terhubung akan menghadapi tagihan sertifikat yang sama untuk setiap ton CO₂e. Rancangan ini adalah perangkat teknis untuk mencegah pembayaran ganda tersebut tanpa melemahkan perlindungan terhadap kebocoran karbon (carbon leakage).
CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) adalah sistem regulasi Uni Eropa yang ditetapkan oleh Peraturan (UE) 2023/956, berlaku dalam periode definitif sejak 1 Januari 2026, yang mewajibkan importir barang padat karbon di Uni Eropa membeli sertifikat sesuai emisi CO₂ tertanam dalam barang impornya, dengan harga yang mengikuti harga karbon EU ETS, untuk mencegah kebocoran karbon dari Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa.
Apa Isi Rancangan Peraturan Pelaksana dan Mengapa Statusnya Belum Final?
Rancangan ini mengatur lima hal: cara menentukan harga karbon yang dibayarkan secara efektif untuk setiap barang, cara mengonversinya ke euro, cara mengubahnya menjadi pengurangan sertifikat, bukti pembayaran yang diperlukan, dan pihak yang berhak menyertifikasi bukti tersebut.
Dasar hukumnya adalah Pasal 9 ayat (5) Peraturan (UE) 2023/956. Rancangan disusun setelah permintaan masukan (call for evidence) yang berlangsung dari 28 Agustus hingga 25 September 2025. Tabel berikut merangkum status rancangan per 12 November 2026.
| Tahap | Tanggal | Status |
|---|---|---|
| Permintaan masukan | 28 Agustus hingga 25 September 2025 | Ditutup |
| Rancangan kerja diterbitkan | 13 Mei 2026 | Selesai (Ref. Ares(2026)4841230) |
| Masa masukan publik | 13 Mei hingga 10 Juni 2026 | Ditutup |
| Pemungutan suara negara anggota (komitologi) | Dilaporkan untuk September 2026 | Hanya jadwal yang dilaporkan (Carbon Pulse, mengutip pejabat Komisi); hasilnya belum terkonfirmasi per 12 November 2026 |
| Adopsi oleh Komisi | Belum terkonfirmasi per 12 November 2026 | Tertunda; belum ada teks final dalam Jurnal Resmi |
| Rencana tanggal berlaku setelah diadopsi | 1 Januari 2026 (berlaku surut) | Pasal 32 rancangan |
Dua ciri rancangan ini berdampak praktis. Pertama, rancangan menyatakan bahwa peraturan "berlaku sejak 1 Januari 2026", sehingga jika diadopsi, aturan itu akan mencakup harga karbon yang dibayarkan sejak awal tahun CBAM berjalan, bukan hanya sejak tanggal adopsi.
Kedua, saat ini belum ada isi rancangan yang mengikat: importir yang mengajukan pengurangan untuk tahun 2026 berpegang pada rumusan umum Pasal 9 dan Pasal 3 angka 29 Peraturan (UE) 2023/956, bukan pada aturan pembuktian yang diuraikan di bawah.
Enam ketentuan berikut sudah berlaku sebagai hukum, apa pun nasib rancangan tersebut.
- Pasal 9 ayat (1): pengurangan hanya dapat diajukan untuk harga karbon yang dibayarkan secara efektif di negara asal atas emisi tertanam yang dideklarasikan, dan setiap rabat atau bentuk kompensasi lain di negara itu ikut diperhitungkan.
- Pasal 9 ayat (2): dokumentasi pembayaran disertifikasi oleh orang yang independen dari deklaran dan dari otoritas negara ketiga.
- Pasal 9 ayat (3): bukti disimpan sampai akhir tahun keempat setelah tahun deklarasi diserahkan atau seharusnya diserahkan.
- Pasal 9 ayat (4): mulai 2027 Komisi dapat menetapkan harga karbon default tahunan untuk negara ketiga yang memiliki aturan harga karbon; jika emisi tertanam ditentukan dengan nilai default, pengurangan hanya dapat diajukan dengan merujuk harga tersebut.
- Pasal 3 angka 29: harga karbon adalah jumlah uang yang dibayarkan di negara ketiga dalam bentuk pajak, pungutan, atau biaya, ataupun dalam bentuk kuota emisi dalam sistem perdagangan emisi gas rumah kaca, atas emisi yang dilepaskan selama produksi barang.
- Pasal 2 ayat (12): Uni Eropa dapat membuat perjanjian dengan negara ketiga untuk memperhitungkan mekanisme harga karbon negara itu dalam penerapan Pasal 9. Per 4 November 2026 tidak ada perjanjian semacam itu dengan Indonesia.
Untuk pertanyaan dasar tentang syarat kelayakan, panduan kualifikasi Pasal 9 CBAM membahas gambaran per negara dan contoh perhitungan lengkap.
Empat Jalur Pengakuan Harga Karbon Negara Asal
Rancangan mengakui harga karbon negara asal melalui empat jalur praktis, semuanya berakar pada definisi sempit "harga karbon" dalam Pasal 3 angka 29 Peraturan (UE) 2023/956: pajak, pungutan, atau biaya, ataupun kuota emisi dalam sistem perdagangan emisi gas rumah kaca yang mengikat.
Konsiderans 8 rancangan menambahkan syarat yang berlaku untuk keempat jalur: mekanismenya harus mengikat dan membebankan kewajiban kepatuhan kepada semua operator di sektor terkait "tanpa diskriminasi". Keempat jalur itu adalah sebagai berikut.
- Sistem perdagangan emisi. Skema batas dan perdagangan (cap-and-trade) tempat operator menyerahkan kuota untuk emisinya. Rancangan memperluas jalur ini ke sistem baseline-and-credit, yang didefinisikan dalam Pasal 2 angka 5 rancangan sebagai skema tempat entitas di bawah garis dasar intensitas memperoleh kredit yang dapat diperdagangkan dan entitas di atasnya wajib membelinya. Konsiderans 10 memperlakukan kredit tersebut "setara dengan kuota yang dibayarkan dalam sistem perdagangan emisi".
- Pajak, pungutan, atau biaya karbon pada sumber titik. Biaya yang dibayar langsung oleh operator instalasi atas emisi terukurnya sendiri, dibuktikan dengan catatan resmi otoritas pajak yang mencerminkan setiap perubahan tarif selama periode pelaporan.
- Pajak karbon berbasis bahan bakar. Biaya atas kandungan karbon bahan bakar, sering dipungut di hulu dari pemasok bahan bakar dan bukan dari operator instalasi. Konsiderans 9 mengizinkan deklaran mengajukan harga ini walaupun instalasi tidak pernah membayarnya secara langsung, asalkan tarif pajak sesuai dengan faktor emisi bahan bakar tersebut.
- Sistem kepatuhan campuran. Skema yang memungkinkan operator memenuhi sebagian kewajibannya melalui lebih dari satu cara, umumnya harga tetap ditambah pilihan membeli kredit karbon. Konsiderans 11 mewajibkan bukti untuk pilihan kepatuhan yang benar-benar dipakai operator.
Tabel berikut merangkum bukti yang diwajibkan rancangan untuk setiap jalur.
| Jalur | Pihak yang biasanya membayar | Bukti inti yang diwajibkan |
|---|---|---|
| Sistem perdagangan emisi (termasuk baseline-and-credit) | Operator instalasi | Harga lelang rata-rata tertimbang tahunan atau harga pasar sekunder, ditambah bukti penyerahan kuota atau kredit |
| Pajak, pungutan, atau biaya pada sumber titik | Operator instalasi | Catatan resmi otoritas pajak, termasuk perubahan tarif dalam tahun berjalan |
| Pajak berbasis bahan bakar | Pemasok bahan bakar (biaya diteruskan) | Bukti bahwa tarif pajak sesuai dengan faktor emisi bahan bakar |
| Sistem kepatuhan campuran | Operator instalasi, melalui pilihan yang dipakai | Bukti untuk pilihan kepatuhan yang dipakai, termasuk catatan pembelian kredit bila relevan |
Instrumen harga karbon Indonesia dalam empat jalur tersebut
Per 4 November 2026, tidak satu pun instrumen harga karbon Indonesia mengenakan harga pada produksi barang CBAM, walaupun dua di antaranya secara bentuk sesuai dengan jalur dalam rancangan.
Kerangka umumnya adalah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, ditandatangani dan diundangkan pada 10 Oktober 2025, yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021. Tabel berikut memetakan setiap instrumen ke jalur yang paling dekat (sumber: Kementerian ESDM, ICAP, dan teks peraturan, dibaca 4 November 2026).
| Instrumen Indonesia | Jalur yang paling dekat | Cakupan dan harga | Status per 4 November 2026 |
|---|---|---|---|
| Perdagangan emisi subsektor pembangkit tenaga listrik (PTBAE-PU), Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 | Sistem perdagangan emisi; batas atas berbasis intensitas (bandingkan konsiderans 10 rancangan) | Hanya pembangkit listrik. Batas intensitas fase I 0,911 hingga 1,297 tCO₂e per MWh (siaran pers ESDM, 24 Januari 2023); ICAP mencatat harga minimum Rp200 (sekitar USD 0,01) di pasar reguler IDXCarbon, tanpa menyebut satuannya | Wajib sejak 2023. ICAP: alokasi 2025 ditunda, "tidak ada kuota yang diterbitkan dan tidak ada perdagangan" per Januari 2026. Baja, aluminium, semen, dan pupuk tidak tercakup |
| Pajak karbon, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 13 | Pajak pada sumber titik (dirancang sebagai cap-and-tax untuk PLTU batu bara) | Tarif minimum Rp30 per kilogram CO₂e (Rp30.000 per tCO₂e) | Dijadwalkan 1 April 2022, lalu 1 Juli 2022, kemudian ditunda tanpa tanggal baru. Belum dipungut (kolom DDTC, 12 Oktober 2026; ICAP) |
| Pungutan atas karbon, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 | Pungutan (pajak, pungutan, atau biaya) | Belum ada tarif | Kerangka saja; tidak ditemukan peraturan pelaksana |
| Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPE-GRK) | Bukan harga karbon atas produksi; hanya relevan sebagai kredit dalam skema kepatuhan | Harga pasar | Berjalan, tercatat di Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) |
Satu hal teknis membatasi manfaat skema pembangkit listrik. Besi dan baja (kecuali kode CN 2601 12 00) serta aluminium tercantum dalam Lampiran II Peraturan (UE) 2023/956, sehingga hanya emisi langsung yang dihitung. Biaya karbon dalam harga listrik berada di luar emisi tertanam barang-barang tersebut, sehingga tidak dapat dikurangkan sekalipun skema itu kelak menghasilkan harga.
Untuk amonia, emisi tidak langsung ikut dihitung: dalam tabel nilai default Indonesia (Lampiran I Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621), 0,23 dari total 2,28 tCO₂e per ton untuk kode CN 2814 10 00 merupakan emisi tidak langsung.
Namun harga yang dibayar pembangkit listrik jaringan tidak dibayar oleh instalasi amonia, dan belum ada kepastian apakah pembebanan biaya semacam itu kepada pembeli listrik dapat diperhitungkan. Rinciannya ada di halaman amonia dalam CBAM.
Kredit Pasal 6 Dibatasi 10%, Kredit Domestik Tidak
Kredit karbon internasional hanya dihitung dalam pengurangan sampai 10% dari emisi yang dilaporkan dan dikonfirmasi dalam mekanisme negara ketiga, dan hanya jika disahkan dan diterbitkan berdasarkan Pasal 6.2 atau Pasal 6.4 Perjanjian Paris sebagai hasil mitigasi yang dialihkan secara internasional (Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMO).
Pembelian kredit di atas porsi 10% itu tidak dihitung sebagai harga karbon yang diakui menurut rancangan.
Konsiderans 13 menjelaskan alasannya: Komisi ingin produsen negara ketiga melakukan sebagian besar dekarbonisasi di dalam negeri, bukan menurunkan tagihan CBAM dengan membeli offset internasional, sambil tetap menyisakan ITMO yang telah disaring sebagai jalur pelengkap terbatas. Batas 10% ini hanya berlaku untuk kredit yang dihasilkan di luar negara yang harga karbonnya diajukan.
Kredit domestik tidak menghadapi batas tersendiri dari Uni Eropa. Jika skema kepatuhan negara ketiga mengizinkan operator memenuhi sebagian kewajibannya dengan kredit domestik, rancangan (konsiderans 12) sepenuhnya mengikuti batas negara itu sendiri tanpa menambahkan batas Uni Eropa. Empat skema berikut menunjukkan betapa beragamnya batas domestik tersebut.
- Undang-Undang Pajak Karbon Afrika Selatan mengizinkan offset 10% untuk emisi proses dan fugitif serta 15% untuk emisi pembakaran sejak 1 Januari 2026, naik dari 5% dan 10%, menurut analisis Webber Wentzel atas amandemen fase kedua
- Program Cap-and-Invest California membatasi penggunaan offset sekitar 6%
- K-ETS Korea Selatan mengizinkan Korean Offset Credits sampai 10%, kemudian diperketat menjadi 5%
- Pajak karbon Kolombia mengizinkan kredit domestik menutup sampai 50% dari kewajiban pajak
Karena batas domestik melekat pada kredit dan tidak dibatasi ulang di perbatasan, ketentuan offset domestik yang longgar dapat menghasilkan harga karbon yang dapat dikurangkan lebih besar daripada yang tersirat dari batas internasional 10%.
Bagi Indonesia, pertanyaan ini masih teoretis. SPE-GRK adalah kredit domestik, tetapi tidak ada skema kepatuhan yang mencakup instalasi baja, aluminium, atau amonia tempat kredit itu dapat dipakai.
Panduan eksportir IISD (Juni 2026) menafsirkan rancangan sebagai berikut: pengurangan didasarkan pada harga yang benar-benar dibayar operator untuk kredit, misalnya €5 per ton untuk kredit 1 ton, dan jumlah emisi tidak berkurang karena pembelian kredit.
Bukti Pembayaran: Laporan Harga Karbon dan Sertifikasi yang Dibutuhkan Importir
Bukti pembayaran berbentuk laporan harga karbon yang disusun operator instalasi di negara ketiga dan disertifikasi oleh orang independen yang terakreditasi, bukan pernyataan sepihak importir UE.
Peran sertifikasi ini baru dalam CBAM dan secara hukum berbeda dari verifikator terakreditasi (accredited verifier) yang memeriksa data emisi tertanam. Lima persyaratan inti bukti pembayaran tercantum di bawah ini.
- Akreditasi orang independen. Penyertifikasi wajib memiliki akreditasi dari badan akreditasi nasional berdasarkan standar harmonisasi EN ISO/IEC 17029:2019, untuk ruang lingkup khusus "sertifikasi harga karbon yang dibayarkan secara efektif", berlaku paling lama lima tahun dan diawasi setiap tahun.
- Ambang materialitas. Orang independen menerapkan tingkat materialitas 5% dari harga karbon efektif per ton yang diatributkan ke setiap barang, per kode CN (Nomenklatur Gabungan, Combined Nomenclature), saat menilai apakah salah saji harus dikoreksi sebelum sertifikasi.
- Konversi mata uang. Harga karbon negara asal dikonversi ke euro dengan kurs rata-rata tahunan yang diterbitkan Komisi berdasarkan kurs Bank Sentral Eropa, atau data Eurostat jika kurs ECB tidak tersedia.
- Nilai aktual untuk jalur bersertifikat. Harga karbon efektif bersertifikat hanya berlaku jika emisi tertanam ditentukan dengan nilai aktual terverifikasi untuk barang itu sendiri. Dengan nilai default, Pasal 9 ayat (4) hanya mengizinkan pengurangan dengan merujuk harga karbon default tahunan. Menurut rancangan, operator juga dapat memakai harga karbon default untuk prekursor dan emisi tidak langsung jika laporan sertifikasi pemasok tidak tersedia.
- Rabat mengurangi klaim. Alokasi gratis, pembebasan garis dasar, rabat pajak, dan kompensasi biaya tidak langsung semuanya mengurangi harga karbon yang dianggap "dibayarkan secara efektif" (Pasal 8 rancangan). Pengecualiannya adalah pendapatan yang dikembalikan skema sebagai subsidi publik dan transparan untuk penurunan emisi instalasi itu sendiri.
IISD merinci pengecualian terakhir itu dalam empat syarat: setiap instalasi berhak tanpa memandang besarnya biaya yang dibayar, dukungan harus diminta secara aktif oleh operator, keputusan pemberiannya bersifat publik, dan tujuannya menurunkan emisi instalasi tersebut. Menurut bacaan IISD, laporan harga karbon ditulis dalam bahasa Inggris dengan templat standar dan disampaikan melalui Registri CBAM.
IISD juga menulis bahwa penyertifikasi dapat berupa badan yang sama dengan verifikator emisi operator. Rancangan tetap memperlakukannya sebagai peran tersendiri dengan akreditasi tersendiri.
Untuk verifikator CBAM, hanya badan akreditasi nasional negara anggota UE yang dapat memberi akreditasi (Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2025/2551), sehingga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Indonesia tidak dapat mengakreditasi verifikator CBAM. Apakah batasan yang sama berlaku bagi orang independen bergantung pada teks final.
Syarat ini berhubungan langsung dengan verifikasi CBAM dan nilai default CBAM. Importir yang melapor dengan nilai default tidak dapat mengajukan harga yang benar-benar dibayar pemasoknya.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (4), importir itu hanya dapat mengajukan pengurangan dengan merujuk harga karbon default tahunan, yang dapat ditetapkan Komisi dan disediakan di Registri CBAM mulai 2027. Per 12 November 2026 belum ada yang diterbitkan, termasuk untuk Indonesia.
Buletin berbahasa Inggris: pemberitahuan harga sertifikat CBAM, perubahan regulasi yang penting, dan kabar mingguan tentang CBAM. Tanpa spam, dan Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.
Kami hanya menyimpan alamat email Anda untuk pemberitahuan ini. Kebijakan privasi (bahasa Inggris)
Cara Menghitung Pengurangan Sertifikat
Rancangan memuat dua rumus, bergantung pada apakah deklaran melaporkan emisi tertanam aktual dengan harga karbon efektif bersertifikat, atau memakai harga karbon default yang diterbitkan Komisi.
Kedua rumus membagi harga karbon dengan harga rata-rata tahunan sertifikat CBAM (yearly reference price), yaitu rata-rata harga sertifikat CBAM yang diterbitkan untuk tahun impor berdasarkan Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2548.
Untuk impor tahun 2026, harga kuartal I adalah €75,36, kuartal II €75,28 dan kuartal III €82,32; harga kuartal IV dijadwalkan terbit pada 4 Januari 2027 (Pasal 21 ayat (1a)).
| Dasar | Rumus | Penjelasan |
|---|---|---|
| Harga karbon aktual bersertifikat | Pengurangan = (harga karbon efektif dalam EUR per ton barang, atau per MWh) dibagi (harga rata-rata tahunan sertifikat CBAM), dikalikan jumlah barang yang dideklarasikan | Harga efektif sudah dinyatakan per satuan barang, sehingga langsung berubah menjadi jumlah sertifikat |
| Harga karbon default | Pengurangan = (harga karbon default Komisi dalam EUR per tCO₂e) dikalikan emisi tertanam spesifik (specific embedded emissions) yang dideklarasikan (tCO₂e per satuan), dibagi harga rata-rata tahunan sertifikat CBAM, dikalikan jumlah yang dideklarasikan | Harga default dinyatakan per ton CO₂e, sehingga harus dikalikan dulu dengan intensitas emisi barang |
Ilustrasi sederhana: jika harga karbon efektif bersertifikat setara €20 per ton barang, harga rata-rata tahunan sertifikat CBAM €75 per tCO₂e, dan deklaran mengimpor 1.000 ton, pengurangannya adalah (20 dibagi 75) dikalikan 1.000, atau sekitar 267 sertifikat lebih sedikit untuk pengiriman itu.
Penyesuaian alokasi gratis (free allocation adjustment) dikurangkan dalam perhitungan yang sama, sesuai rumus sertifikat = max[0; emisi tertanam spesifik dikurangi penyesuaian alokasi gratis dikurangi suku harga karbon] × massa (Pasal 6 ayat (2) huruf c dan Pasal 31).
Contoh barang Indonesia: kewajiban tanpa pengurangan dan harga karbon yang diperlukan untuk menghapusnya
Untuk barang Indonesia yang diimpor pada 2026 dengan nilai default, suku Pasal 9 saat ini bernilai nol, sehingga seluruh kewajiban berikut harus dibayar penuh oleh importir UE.
Tabel berikut dihitung dengan lib/cbam-law.js pada 4 November 2026 dari tabel Indonesia dalam Lampiran I Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621 sebagaimana diganti oleh Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2026/1740, dengan kenaikan nilai default (mark-up) 2026, faktor CBAM 97,5%, faktor koreksi lintas sektor 100%, dan tolok ukur CBAM (benchmark) kolom B dari Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2620.
| Kode CN | Barang | Emisi tertanam spesifik 2026 (dengan mark-up) | Penyesuaian alokasi gratis | Sertifikat per ton produk (suku Pasal 9 = 0) | Biaya per ton produk pada €82,32 | Harga karbon default yang menghapus kewajiban* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7208 27 00 | Baja canai panas | 9,053 | 1,33575 | 7,71725 | €635,28 | €70,17 per tCO₂e |
| 7218 91 10 | Slab baja tahan karat | 9,537 | 1,159275 | 8,377725 | €689,65 | €72,31 per tCO₂e |
| 7202 60 00 | Feronikel | 6,765 | 2,33025 | 4,43475 | €365,07 | €53,96 per tCO₂e |
| 7601 10 10 | Aluminium tidak ditempa | 1,870 | 1,387425 | 0,482575 | €39,73 | €21,24 per tCO₂e |
| 2814 10 00 | Amonia anhidrat (mark-up 1%) | 2,3028 | 1,48395 | 0,81885 | €67,41 | €29,27 per tCO₂e |
Perhitungan cbamguide.com dengan rumus harga karbon default dalam rancangan: sertifikat per ton dibagi emisi tertanam spesifik, dikalikan harga rata-rata tahunan sertifikat CBAM. Harga kuartal III 2026 sebesar €82,32 dipakai sebagai pengganti harga rata-rata tahunan 2026, yang baru lengkap setelah harga kuartal IV terbit. Ini ilustrasi rumus, bukan prakiraan: belum ada harga karbon default untuk Indonesia.
Dengan rumus default, hubungannya menjadi sederhana. Setiap €1 harga karbon default per tCO₂e mengurangi biaya baja canai panas Indonesia sebesar €9,053 per ton produk, karena harga itu dikalikan emisi tertanam spesifik yang sudah dinaikkan mark-up.
Kewajiban baru hilang seluruhnya pada sekitar €70,17 per tCO₂e. Tarif minimum pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Rp30 per kilogram CO₂e, jauh di bawah tingkat itu, dan pajak tersebut pun belum dipungut.
Estimasi untuk produk dan tonase Anda tersedia di kalkulator CBAM. Hasilnya adalah estimasi berdasarkan nilai default dan tolok ukur resmi (Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621 dan 2025/2620); angka yang mengikat adalah angka dalam deklarasi CBAM Anda. Langkah perhitungan lengkapnya dijelaskan di halaman perhitungan CBAM.
Posisi Indonesia, Inggris, Türkiye, dan Tiongkok Menurut Rancangan
Per 12 November 2026, Indonesia, Inggris, Türkiye, dan Tiongkok belum memperoleh pengakuan Komisi berdasarkan Pasal 9, begitu pula negara lain mana pun. Rancangan tidak mengakui skema negara tertentu; rancangan hanya menetapkan kriteria yang akan dipakai dalam penetapan di kemudian hari.
Tabel berikut memetakan setiap negara ke jalur yang paling masuk akal.
| Negara | Jalur yang paling mungkin | Status per 4 November 2026 |
|---|---|---|
| Indonesia | Sistem perdagangan emisi (PTBAE-PU) atau pajak pada sumber titik (UU HPP) | Skema perdagangan emisi hanya untuk pembangkit listrik, tanpa kuota 2025 yang diterbitkan (ICAP); pajak karbon belum dipungut; tidak ada harga atas produksi barang CBAM; belum diakui |
| Inggris | Sistem perdagangan emisi | UK ETS wajib untuk pembangkit listrik dan industri, sebagian kuota industri dialokasikan gratis, dan tidak terhubung dengan EU ETS; belum diakui |
| Türkiye | Sistem perdagangan emisi | Peraturan ETS diterbitkan dalam Lembaran Resmi pada 27 Agustus 2026 berdasarkan Undang-Undang Iklim Nomor 7552; menurut ICAP, fase uji coba mencakup emisi 2026 dan 2027, tahun 2026 hanya pelaporan, alokasi gratis 100% untuk emisi 2027, dan penyerahan pertama pada November 2028; belum ada harga yang dibayarkan secara efektif; belum diakui |
| Tiongkok | Sistem perdagangan emisi (baseline-and-credit) | ETS nasional mencakup baja, semen, dan peleburan aluminium sejak perluasan 2025 (rencana kerja Maret 2025), dengan alokasi gratis berbasis intensitas dan harga jauh di bawah EU ETS; belum diakui |
Indonesia tidak memenuhi syarat dasar Pasal 9 ayat (1). Pasal 3 angka 29 mensyaratkan harga atas emisi yang dilepaskan selama produksi barang, sedangkan skema PTBAE-PU tidak mencakup instalasi baja, baja tahan karat, feronikel, aluminium, atau amonia; pajak karbon belum dipungut; dan pungutan atas karbon belum memiliki peraturan pelaksana.
IEU-CEPA juga tidak menghapus kewajiban CBAM: perwakilan dunia usaha menyatakan hambatan nontarif seperti CBAM "tidak secara otomatis hilang dengan berlakunya IEU-CEPA" (Kemenko Perekonomian, 22 Agustus 2026). Profil lengkapnya ada di halaman CBAM dan Indonesia.
Secara struktur, UK ETS yang bersifat wajib menyerupai sistem perdagangan yang mengikat dalam jalur pertama, tetapi kesesuaian itu belum menghasilkan pengurangan nyata.
Seperti dijelaskan dalam analisis pembayaran ganda CBAM Inggris (bahasa Inggris), UK ETS tidak terhubung dengan EU ETS dan tidak ada Peraturan Pelaksana Komisi yang mengakui UK ETS berdasarkan Pasal 9. Karena itu, importir UE yang mendatangkan barang asal Inggris tetap menanggung kewajiban sertifikat tanpa pengurangan Pasal 9.
Posisi Türkiye lebih ditentukan oleh Pasal 8 rancangan daripada kelayakan jalurnya. Peraturan ETS Türkiye berlaku sejak 27 Agustus 2026, tetapi fase uji cobanya mengalokasikan 100% kuota secara gratis.
Jika rancangan diadopsi, alokasi gratis itu akan dihitung sebagai rabat berdasarkan Pasal 8 dan menekan harga karbon yang diakui mendekati nol, dengan alasan yang dijelaskan di halaman CBAM Türkiye (bahasa Inggris).
Kasus Tiongkok menunjukkan perubahan teknis paling penting dalam rancangan. Konsiderans 10, yang menyamakan sistem baseline-and-credit dengan perdagangan emisi konvensional, menjawab keberatan lama tentang batas intensitas versus batas absolut dalam ETS nasional Tiongkok, tetapi hal itu belum berarti pengakuan.
Alokasi gratis, tingkat harga, dan penetapan resmi Komisi masih menghalangi pengurangan yang dapat dipakai untuk rantai pasok CBAM Tiongkok (bahasa Inggris).
Harga CN-ETS, yang menurut ICAP rata-rata CNY 70,78 (sekitar USD 9,85) per tCO₂e di pasar sekunder pada 2025, hanya akan mengimbangi sebagian kecil kewajiban bruto sekalipun skema itu diakui.
Empat pertanyaan yang belum terjawab untuk Indonesia
Empat hal masih belum jelas per 4 November 2026, dan masing-masing menentukan apakah harga karbon Indonesia kelak dapat dikurangkan.
- Pembangkit captive di kawasan industri. Fase II PTBAE-PU (2025 hingga 2027) menurut ICAP menambahkan pembangkit batu bara captive di atas 25 MW serta pembangkit gas. Belum jelas apakah fase ini akan mengenakan harga pada pembangkitan di lokasi pabrik nikel dan baja, dan bagaimana kaitannya dengan emisi langsung: panas dihitung sebagai emisi langsung, sedangkan listrik tidak dihitung untuk barang Lampiran II.
- Tingkat harga. Alokasi sebagian besar gratis, dan menurut ICAP tidak ada kuota 2025 yang diterbitkan, sehingga harga yang dibayarkan secara efektif mendekati nol.
- Pajak atau pungutan untuk industri. Belum ada kepastian apakah pajak karbon atau pungutan atas karbon kelak menjangkau instalasi industri, dan pada tarif berapa.
- Bentuk akhir peraturan Pasal 9. Empat jalur pengakuan dan sertifikasi oleh orang independen masih rancangan.
Apa yang Perlu Dilakukan Eksportir Indonesia Selama Aturan Masih Rancangan?
Eksportir Indonesia tidak memiliki kewajiban CBAM sendiri (Panduan Nomor 1 DG TAXUD), tetapi lima langkah berikut menjaga peluang pembeli UE memperoleh pengurangan setelah aturan berlaku.
Kewajiban membeli dan menyerahkan sertifikat ada pada deklaran CBAM berwenang di Uni Eropa. Karena itu, nilai Pasal 9 bagi eksportir Indonesia terletak pada data yang dapat disediakannya. Lima langkah tersebut adalah sebagai berikut.
- Ukur dan verifikasi emisi aktual. Jalur harga karbon bersertifikat hanya terbuka untuk barang dengan nilai aktual terverifikasi; pembeli yang memakai nilai default hanya dapat merujuk harga karbon default tahunan. Panduannya ada di halaman verifikasi CBAM untuk eksportir. Produsen dapat mendaftar di portal operator CBAM (bagian O3CI Registri CBAM) dan menyediakan data terverifikasinya kepada semua pembeli UE di sana.
- Catat setiap pembayaran karbon dan setiap kompensasinya. Simpan bukti pembayaran, alokasi gratis, rabat, dan pembebasan, karena semuanya memengaruhi harga yang dibayarkan secara efektif (Pasal 9 ayat (1)).
- Pisahkan emisi yang dikenai harga per instalasi dan per barang. Rancangan mengatributkan pembayaran pada tingkat fasilitas ke setiap barang dengan batas sistem yang sama seperti perhitungan emisi tertanam.
- Simpan dokumen cukup lama. Bukti harga karbon disimpan sampai akhir tahun keempat setelah tahun deklarasi diserahkan atau seharusnya diserahkan (Pasal 9 ayat (3)).
- Jangan menjanjikan potongan Pasal 9 dalam negosiasi harga. Sebelum peraturan diadopsi dan sebelum ada harga Indonesia yang diakui, setiap potongan yang dijanjikan kepada pembeli tidak memiliki dasar.
Pembeli UE yang membutuhkan penyedia jasa perhitungan atau verifikasi dapat meminta perkenalan gratis melalui layanan bantuan CBAM.
Per 12 November 2026, tujuh lembaga verifikasi terdokumentasi terakreditasi oleh lima badan akreditasi nasional; enam berkedudukan di UE, satu di Mesir, dan tidak satu pun di Indonesia, sedangkan daftar resmi Komisi Eropa belum diterbitkan. Rinciannya ada di halaman verifikator CBAM terakreditasi.
Pertanyaan Umum tentang Pengurangan Harga Karbon CBAM
Apakah pengurangan harga karbon CBAM sudah dapat dipakai berdasarkan rancangan ini?
Belum. Pemungutan suara negara anggota atas rancangan Peraturan Pelaksana dilaporkan dijadwalkan pada September 2026, tetapi per 12 November 2026 belum ada adopsi yang terkonfirmasi, sehingga aturan pembuktian, sertifikasi, dan perhitungannya belum mengikat. Importir tetap dapat mengajukan pengurangan berdasarkan ketentuan umum Pasal 9 dan Pasal 3 angka 29 Peraturan (UE) 2023/956, hanya tanpa kerangka pembuktian rinci dari rancangan ini.
Apakah pengurangan berlaku jika importir memakai nilai default?
Hanya dalam bentuk terbatas. Jalur harga karbon bersertifikat hanya terbuka untuk barang yang dilaporkan dengan emisi tertanam aktual terverifikasi. Jika nilai default dipakai, Pasal 9 ayat (4) Peraturan (UE) 2023/956 hanya mengizinkan pengurangan dengan merujuk harga karbon default tahunan, yang dapat ditetapkan Komisi dan disediakan di Registri CBAM mulai 2027. Per 12 November 2026 belum ada yang diterbitkan.
Apa yang terjadi jika peraturan belum diadopsi sebelum batas waktu deklarasi 30 September 2027?
Per 12 November 2026 adopsinya belum terkonfirmasi, walaupun pemungutan suara negara anggota dilaporkan dijadwalkan pada September 2026 menurut Carbon Pulse yang mengutip pejabat Komisi. Jika adopsi mundur mendekati atau melewati 30 September 2027, importir yang mengajukan pengurangan berpegang pada rumusan umum Pasal 9 dan mendokumentasikan bukti selengkap mungkin, karena otoritas nasional yang berwenang (NCA) tetap berhak memeriksa setiap klaim dalam peninjauan.
Apakah alokasi gratis yang diterima produsen asing memperkecil nilai pengurangan?
Ya. Alokasi gratis, pembebasan garis dasar, rabat pajak, dan kompensasi biaya tidak langsung semuanya mengurangi harga karbon yang dianggap "dibayarkan secara efektif" berdasarkan Pasal 8 rancangan. Pengecualiannya adalah kompensasi berupa subsidi publik dan transparan yang khusus ditujukan untuk menurunkan emisi instalasi penerimanya sendiri.
Apakah batas 10% berlaku untuk semua kredit karbon atau hanya kredit internasional?
Hanya untuk kredit internasional yang disahkan dan diterbitkan berdasarkan Pasal 6.2 atau Pasal 6.4 Perjanjian Paris. Kredit domestik yang dipakai dalam skema kepatuhan negara ketiga tidak menghadapi batas tambahan di tingkat Uni Eropa; rancangan mengikuti batas yang sudah diterapkan skema domestik tersebut.
Apakah harga karbon Indonesia dapat dikurangkan dari kewajiban CBAM?
Belum. Per 4 November 2026 tidak ada harga karbon Indonesia yang dikenakan pada produksi baja, aluminium, feronikel, atau amonia, dan Komisi Eropa belum mengakui harga karbon negara mana pun berdasarkan Pasal 9. Pajak karbon dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (tarif minimum Rp30 per kilogram CO₂e) belum dipungut, dan belum ada harga karbon default tahunan untuk Indonesia.
Apakah perdagangan emisi pembangkit listrik Indonesia (PTBAE-PU) menurunkan biaya CBAM baja atau aluminium?
Tidak. Skema berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 hanya mencakup pembangkit listrik, dan untuk baja serta aluminium hanya emisi langsung yang dihitung (Lampiran II Peraturan (UE) 2023/956), sehingga biaya karbon dalam harga listrik berada di luar emisi tertanamnya. Menurut ICAP, tidak ada kuota 2025 yang diterbitkan dan tidak ada perdagangan per Januari 2026.