Omnibus CBAM, Peraturan (UE) 2025/2083: 7 Perubahan Oktober 2025 dan Artinya bagi Eksportir Indonesia

Peraturan (UE) 2025/2083 mengubah 7 ketentuan CBAM: deklarasi 30 September 2027, ambang batas 50 ton, saldo kuartalan 50% mulai 2027, sanksi baru.

Isi halaman

Peraturan (UE) 2025/2083, yang dikenal sebagai peraturan Omnibus CBAM, mengubah 7 ketentuan CBAM sejak 20 Oktober 2025: dua tanggal, ambang batas de minimis, kewajiban saldo sertifikat kuartalan, batas pembelian kembali, dan dua ketentuan sanksi.

Perubahan itu terjadi sebelum periode definitif dimulai pada 1 Januari 2026, sehingga setiap rencana yang masih memakai angka lama, seperti batas waktu deklarasi 31 Mei atau ambang batas €150 per kiriman, perlu ditinjau ulang.

Bagi eksportir Indonesia, Omnibus tidak menetapkan hal yang paling menentukan biaya, yaitu nilai default (default value) Indonesia dan rumus sertifikat; keduanya diatur dalam peraturan lain.

Baja canai panas Indonesia (kode CN 7208 27 00) memerlukan 7,71725 sertifikat per ton produk untuk impor 2026 dengan nilai default, atau €635,28 per ton produk pada harga resmi kuartal III 2026 sebesar €82,32 (diterbitkan 5 Oktober 2026).

Yang berubah adalah waktu pembayaran oleh pembeli UE, jumlah sertifikat yang harus mereka simpan di akun selama tahun berjalan, dan pembeli kecil yang dibebaskan.

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) adalah sistem regulasi Uni Eropa yang ditetapkan oleh Peraturan (UE) 2023/956, berlaku dalam periode definitif sejak 1 Januari 2026, yang mewajibkan importir barang padat karbon di Uni Eropa membeli sertifikat sesuai emisi CO₂ tertanam dalam barang impornya, dengan harga yang mengikuti harga karbon EU ETS, untuk mencegah kebocoran karbon dari Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa.

Halaman ini menguraikan ketujuh perubahan dengan nilai sebelum dan sesudah, pasal yang diubah, konsekuensi praktisnya bagi deklaran CBAM berwenang (authorised CBAM declarant) di UE, dan apa artinya bagi pemasok baja, baja tahan karat, feronikel, aluminium dan amonia dari Indonesia.

Impor UE atas barang yang tercakup CBAM dari Indonesia mencapai €2,43 miliar dan 3.246.434 ton pada 2025 (Eurostat Comext DS-045409, 2025).


Apa Itu Omnibus CBAM atau Peraturan (UE) 2025/2083?

Peraturan (UE) 2025/2083 adalah perubahan besar atas peraturan pokok CBAM, yaitu Peraturan (UE) 2023/956 tentang penetapan mekanisme penyesuaian karbon di perbatasan (Regulation (EU) 2023/956).

Peraturan (UE) 2025/2083 ditetapkan pada 8 Oktober 2025, diterbitkan dalam Jurnal Resmi UE pada 17 Oktober 2025, dan mulai berlaku pada 20 Oktober 2025, yaitu hari ketiga setelah penerbitan (Pasal 2).

Tujuan resminya adalah penyederhanaan: mengurangi beban kepatuhan importir UE, terutama importir kecil dan menengah, tanpa mengurangi integritas lingkungan CBAM. Nama yang dipakai di halaman ini adalah "Peraturan (UE) 2025/2083" atau "peraturan Omnibus", bukan "paket penyederhanaan CBAM".

Setelah perubahan ini, Peraturan (UE) 2023/956 versi konsolidasi tanggal 20 Oktober 2025 memiliki 39 pasal (Pasal 1 hingga 36 ditambah Pasal 2a, 10a dan 25a) dan 7 lampiran.

Omnibus tidak mengubah sektor yang tercakup, dasar hukumnya (Pasal 192 ayat (1) TFEU), ataupun jenis mekanismenya. CBAM tetap sistem berbasis sertifikat yang terkait dengan harga karbon EU ETS dan mencakup enam sektor: besi dan baja, semen, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen.

Yang berubah adalah parameter operasional: jadwal deklarasi dan pembelian sertifikat, ambang volume yang memicu kewajiban, dan sanksi finansial. Gambaran dasar cara kerja mekanisme ini dapat dibaca di panduan CBAM Uni Eropa.

Daftar lengkap perubahan yang dibawa Peraturan (UE) 2025/2083 beserta pasal yang diubah disajikan dalam tabel berikut.

Ketentuan Nilai sebelum Omnibus Nilai sesudah Omnibus Pasal yang diubah
Batas waktu deklarasi tahunan 31 Mei 30 September Pasal 6(1)
Mulai penjualan sertifikat 1 Januari 2026 1 Februari 2027 Pasal 20(1)
Ambang batas de minimis €150 per kiriman 50 ton massa bersih per importir per tahun kalender Pasal 2a; Lampiran VII
Kewajiban saldo sertifikat kuartalan 80% dari emisi tertanam, berdasarkan nilai default Mulai 2027, 50%, berdasarkan nilai default tanpa mark-up atau sertifikat yang diserahkan untuk tahun sebelumnya, dengan memperhitungkan penyesuaian alokasi gratis Pasal 22(2)
Batas pembelian kembali Sepertiga sertifikat yang dibeli pada tahun kalender sebelumnya Jumlah sertifikat yang wajib dibeli deklaran berdasarkan Pasal 22(2) pada tahun kalender pembelian Pasal 23(2)
Sanksi (deklaran CBAM berwenang) Sanksi kelebihan emisi EU ETS per sertifikat yang tidak diserahkan, tanpa pengurangan Sanksi yang sama (€100 per ton CO₂e sebelum indeksasi), dapat dikurangi bila pihak ketiga memberikan informasi yang salah Pasal 26(1) dan (1a)
Sanksi (importir bukan deklaran CBAM berwenang yang melampaui ambang batas) Tidak ada aturan khusus Tiga hingga lima kali sanksi Pasal 26(1) atas seluruh emisi tahun itu; pembayaran membebaskan importir dari deklarasi dan penyerahan Pasal 26(2a)

7 Perubahan dalam Peraturan (UE) 2025/2083

Ketujuh perubahan terbagi dalam tiga kelompok: jadwal (Perubahan 1 dan 2), ambang batas (Perubahan 3 dan 4), dan parameter finansial (Perubahan 5, 6 dan 7).

Setiap perubahan dibahas secara berurutan beserta pasal yang menjadi dasarnya, lalu ditutup dengan satu paragraf tentang dampaknya bagi pemasok di Indonesia.

Perubahan 1: Batas Waktu Deklarasi Bergeser dari 31 Mei ke 30 September

Batas waktu deklarasi CBAM tahunan adalah 30 September tahun setelah tahun impor (Pasal 6 ayat (1), sebagaimana diubah). Sebelum Omnibus, batas waktunya 31 Mei tahun berikutnya.

Deklarasi CBAM pertama, untuk impor tahun 2026, wajib diserahkan paling lambat 30 September 2027, dan setiap 30 September sesudahnya. Panduan CBAM yang terbit sebelum Oktober 2025 dan masih menyebut 31 Mei merujuk pada ketentuan lama yang sudah tidak berlaku.

Perpanjangan empat bulan itu menyelaraskan jadwal deklarasi dengan pendaftaran verifikator, yang dibuka di Registri CBAM (CBAM Registry) pada 1 September 2026 berdasarkan Pasal 10a ayat (1) yang disisipkan oleh Omnibus.

Importir yang membeli dari instalasi di luar UE memiliki 13 bulan, dari 1 September 2026 hingga 30 September 2027, untuk memperoleh data emisi tertanam (embedded emissions) yang telah diverifikasi.

Dampak bagi Indonesia: rentang 13 bulan itu adalah waktu yang tersedia bagi operator instalasi (installation operator) di Indonesia untuk menyerahkan data emisi aktual 2026 yang telah diverifikasi kepada pembeli UE. Laporan verifikasi diterbitkan di Registri CBAM mulai Januari 2027.

Per 12 November 2026, tujuh lembaga verifikasi tercatat terakreditasi oleh lima badan akreditasi nasional; enam berkedudukan di UE, satu di Mesir, dan tidak satu pun di Indonesia, sementara Komisi Eropa belum menerbitkan daftar resmi. Karena itu antrean di verifikator terakreditasi menjadi kendala waktu yang nyata.

Perubahan 2: Penjualan Sertifikat Bergeser dari 1 Januari 2026 ke 1 Februari 2027

Penjualan sertifikat CBAM dimulai pada 1 Februari 2027 (Pasal 20 ayat (1), sebagaimana diubah oleh Peraturan (UE) 2025/2083). Peraturan (UE) 2023/956 versi awal menetapkan penjualan mulai 1 Januari 2026, bersamaan dengan awal periode definitif.

Sertifikat CBAM adalah instrumen elektronik yang masing-masing mewakili satu ton CO₂e emisi tertanam. Negara anggota UE tempat deklaran berkedudukan menjualnya melalui platform pusat bersama (common central platform), bukan langsung dari otoritas nasional melalui Registri.

Kontrak platform itu sudah melewati tahap tender: pengumuman tender terbuka terbit dalam Jurnal Resmi pada 11 Februari 2026 dan ditutup pada 6 April 2026 tanpa pemenang, sehingga Komisi kemudian memakai prosedur negosiasi.

Pengumuman pemenang tanggal 8 Juli 2026 (TED 468943-2026) menyebut European Dynamics SA dari Yunani sebagai kontraktor, dipilih pada 26 Juni 2026, dengan kontrak kerangka yang ditandatangani pada 30 Juni 2026 dan nilai maksimum €5,83 juta. Tidak ada tanggal yang diumumkan untuk versi pra-operasional platform, dan penjualan tetap dijadwalkan mulai 1 Februari 2027.

Konsultasi publik atas rancangan Peraturan Delegasi tentang penjualan dan pembelian kembali sertifikat melalui platform itu (Pasal 20 ayat (6)) berlangsung dari 9 Juli hingga 6 Agustus 2026 dan menerima 93 tanggapan. Peraturan itu direncanakan diadopsi pada kuartal IV 2026; sampai saat itu, aturan operasionalnya masih berupa rancangan.

Untuk impor tahun 2026, tidak ada pembelian sertifikat pada tahun impor itu sendiri, dan kewajiban saldo kuartalan (Perubahan 4) tidak berlaku.

Importir membeli sertifikat mulai 1 Februari 2027, lalu paling lambat 30 September 2027 menyerahkan sertifikat sejumlah emisi tertanam 2026 mereka setelah dikurangi penyesuaian alokasi gratis (free allocation adjustment) dan, bila ada, pengurangan berdasarkan Pasal 9.

Omnibus juga menambahkan aturan harga untuk tahun pertama. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1a), sertifikat untuk emisi 2026 dihargai dengan rata-rata kuartalan harga penutupan lelang EU ETS pada kuartal impor barang: €75,36 untuk kuartal I, €75,28 untuk kuartal II, dan €82,32 untuk kuartal III 2026 (diterbitkan 5 Oktober 2026).

Harga kuartal IV dijadwalkan terbit 4 Januari 2027. Barang yang diimpor mulai 2027 dihargai dengan rata-rata mingguan berdasarkan Pasal 21 ayat (1).

Dampak bagi Indonesia: biaya CBAM atas pengiriman 2026 baru dibayar pembeli UE pada 2027, tetapi besarnya sudah terkunci pada kuartal impor. Satu kiriman 1.000 ton baja canai panas Indonesia yang tiba pada kuartal III 2026 berarti 7.717,25 sertifikat, atau sekitar €635.284 pada €82,32.

Pembeli yang memahami hal ini menegosiasikan harga 2026 sekarang, bukan saat sertifikat dibeli. Seluruh proses pembelian dan penyerahan dijelaskan di halaman sertifikat CBAM.

Perubahan 3: Ambang Batas de Minimis dari €150 per Kiriman Menjadi 50 Ton per Importir per Tahun

Pembebasan de minimis setelah Omnibus adalah 50 ton massa bersih per importir per tahun kalender (Pasal 2a, yang disisipkan oleh Omnibus, dengan angka 50 ton dalam Lampiran VII angka 1). Ambang batas lama dalam Peraturan (UE) 2023/956 adalah €150 per kiriman, batas berbasis nilai pabean.

Ambang batas de minimis 50 ton dihitung secara agregat per tahun untuk semua jenis barang CBAM yang diimpor oleh satu badan hukum, dengan semua kode CN (Nomenklatur Gabungan, Combined Nomenclature) digabung.

Importir yang memasukkan 30 ton produk baja dan 25 ton produk semen dalam tahun kalender yang sama mencapai total 55 ton, sehingga melampaui ambang batas dan seluruh kewajiban CBAM berlaku untuk tahun itu, atas semua emisi tertanam dalam semua barang yang diimpor pada tahun itu (Pasal 2a ayat (2)).

Dua barang tidak pernah dibebaskan, berapa pun volumenya: listrik dan hidrogen (Pasal 2a ayat (4)). Importir yang memakai pembebasan wajib menyatakannya dalam deklarasi pabean (Pasal 2a ayat (1)), sehingga pembebasan ini tidak berlaku otomatis tanpa pemberitahuan.

Peralihan dari uji nilai per kiriman ke uji massa tahunan menutup satu celah. Dengan aturan €150, perusahaan yang memecah kiriman besar menjadi kiriman kecil secara teoretis bisa tetap di bawah ambang batas per kiriman.

Uji agregat tahunan mengukur seluruh massa yang diimpor satu badan hukum selama setahun, dan Pasal 25a menetapkan bahwa pemecahan buatan diabaikan dan dianggap pelanggaran serius.

Penilaian pertama Komisi atas ambang batas ini terbit pada 30 September 2026: ambang batas 50 ton membebaskan 0,87% emisi tertanam (data 1 April 2025 hingga 31 Maret 2026), di bawah batas 1% dalam Pasal 2a ayat (3), sehingga ambang batas tidak diubah. Penilaian berikutnya dijadwalkan pada 30 April 2027.

Dampak bagi Indonesia: ambang batas ini membebaskan importir, bukan eksportir. Pembeli UE kecil yang hanya mengambil, misalnya, 40 ton baut dan sekrup Indonesia (kode CN 7318 15 42) per tahun dan tidak mengimpor barang CBAM lain tetap di bawah ambang batas.

Pembeli yang mengambil 60 ton menanggung kewajiban atas seluruh 60 ton: 463,386 sertifikat, atau sekitar €38.146 dengan nilai default Indonesia pada €82,32. Pembeli baja canai panas, yang diimpor UE dari Indonesia sebanyak 2.056.166 ton pada 2025 (Eurostat Comext DS-045409, 2025), hampir selalu jauh di atas ambang batas.

Perubahan 4: Kewajiban Saldo Sertifikat Kuartalan Turun dari 80% Menjadi 50%

Mulai 2027, pada akhir setiap kuartal deklaran CBAM berwenang wajib memiliki sertifikat paling sedikit 50% dari emisi tertanam barang yang diimpor sejak awal tahun kalender (Pasal 22 ayat (2), sebagaimana diubah). Aturan sebelum Omnibus mensyaratkan 80%, berdasarkan nilai default.

Pemeriksaan dilakukan pada akhir setiap kuartal kalender (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Emisi tertanam ditentukan dengan salah satu dari dua dasar: (a) nilai default tanpa mark-up (kenaikan nilai default), atau (b) sertifikat yang diserahkan untuk tahun kalender sebelumnya, bila deklarasi pabean mencakup barang yang sama menurut kode CN dan negara asal. Pada kedua dasar itu, penyesuaian alokasi gratis berdasarkan Pasal 31 diperhitungkan.

Pemeriksaan pertama jatuh pada 31 Maret 2027 dan mencakup barang yang diimpor sejak 1 Januari 2027. Kewajiban ini berlaku mulai 1 Januari 2027 berdasarkan Pasal 36 ayat (2) huruf (c), sehingga tidak ada kewajiban saldo kuartalan untuk impor tahun 2026.

Penurunan dari 80% ke 50% mengurangi modal kerja yang tertahan selama tahun berjalan, dan dua perubahan lain menurunkannya lagi: dasar (a) tidak memakai mark-up, dan penyesuaian alokasi gratis diperhitungkan.

Kekurangan menimbulkan pemberitahuan dan waktu satu bulan untuk memenuhinya (Pasal 22 ayat (3)), bukan sanksi per ton. Pelanggaran yang serius atau berulang menjadi alasan pencabutan status (Pasal 17 ayat (8)).

Dampak bagi Indonesia: untuk barang Indonesia, dasar (a) tetap memakai nilai default Indonesia yang tinggi, misalnya 8,230 tCO₂e per ton untuk pos 7208, tanpa mark-up. Pembeli UE yang membeli baja Indonesia pada 2027 harus membiayai saldo kuartalan yang jauh lebih besar per ton daripada untuk baja dari pemasok dengan nilai default rendah.

Data aktual yang telah diverifikasi untuk tahun 2026 dapat menurunkan jumlah sertifikat yang diserahkan untuk 2026, dan dengan itu saldo berdasarkan dasar (b) pada 2027, karena dasar itu memakai sertifikat yang benar-benar diserahkan untuk tahun sebelumnya.

Perubahan 5: Batas Pembelian Kembali Mengikuti Kewajiban Pembelian Pasal 22 Ayat (2)

Batas pembelian kembali setelah Omnibus adalah jumlah sertifikat yang wajib dibeli deklaran berdasarkan Pasal 22 ayat (2) selama tahun kalender pembelian (Pasal 23 ayat (2), sebagaimana diubah). Batas sebelum Omnibus adalah sepertiga sertifikat yang dibeli selama tahun kalender sebelumnya.

Pembelian kembali (repurchase) adalah hak deklaran CBAM berwenang agar sertifikat yang berlebih dibeli kembali dengan harga yang dibayarnya (Pasal 23 ayat (3)).

Komisi membelinya kembali melalui platform pusat bersama atas nama negara anggota, berdasarkan permintaan yang diajukan paling lambat 31 Oktober tahun penyerahan sertifikat (Pasal 23 ayat (1)); sebelum Omnibus, batasnya 30 Juni. Mekanisme ini melindungi importir yang memegang lebih banyak sertifikat daripada yang akhirnya dibutuhkan, misalnya karena kiriman tertunda atau dibatalkan.

Batas baru mengaitkan pembelian kembali dengan aturan saldo kuartalan, bukan dengan porsi sertifikat yang dibeli. Deklaran yang membeli sertifikat karena memperkirakan akan melampaui ambang batas 50 ton, lalu ternyata tetap di bawahnya, dapat meminta seluruh sertifikat itu dibeli kembali.

Sertifikat yang dibeli pada 2027 untuk emisi 2026 hanya dapat dibeli kembali pada 2027 (Pasal 23 ayat (2a)).

Tanggal pembatalan juga bergeser. Setiap 1 November, Komisi membatalkan sertifikat yang dibeli pada tahun sebelum tahun kalender sebelumnya (Pasal 24 ayat (1), sebagaimana diubah), dan pada 1 November 2027 Komisi membatalkan sertifikat yang dibeli untuk emisi 2026 (Pasal 24 ayat (2)).

Dampak bagi Indonesia: pembeli yang menunggu data aktual dari pemasok Indonesia sering membeli sertifikat berdasarkan nilai default sebagai cadangan. Bila data terverifikasi menurunkan kewajiban, kelebihan sertifikat 2026 harus dimintakan pembelian kembali paling lambat 31 Oktober 2027. Sertifikat untuk emisi 2026 yang masih tersisa di akun dibatalkan pada 1 November 2027 tanpa penggantian.

Perubahan 6: Sanksi bagi Deklaran CBAM Berwenang Dapat Dikurangi karena Kesalahan Pihak Ketiga

Sanksi bagi deklaran CBAM berwenang yang tidak menyerahkan sertifikat yang diwajibkan adalah sanksi kelebihan emisi EU ETS sebesar €100 per ton CO₂e, ditambah indeksasi inflasi, untuk setiap sertifikat yang tidak diserahkan (Pasal 26 ayat (1), sebagaimana diubah).

Omnibus tidak menetapkan jumlah ini: Peraturan (UE) 2023/956 versi awal sudah merujuk pada Pasal 16 ayat (3) dan (4) Direktif 2003/87/EC, dan Pasal 26 ayat (1) sendiri tidak menyebut angka euro. Omnibus memindahkan tanggal penyerahan yang menjadi acuan sanksi dari 31 Mei ke 30 September.

Unsur barunya adalah Pasal 26 ayat (1a). Bila kekurangan itu disebabkan oleh informasi yang salah dari operator instalasi, verifikator, atau pihak independen yang mensertifikasi dokumen harga karbon, otoritas nasional yang berwenang (national competent authority) dapat mengurangi sanksi.

Sanksi yang dikurangi tetap harus efektif, proporsional dan memberi efek jera, dengan memperhitungkan durasi, beratnya, cakupan, kesengajaan dan pengulangan pelanggaran serta kerja sama deklaran.

Sanksi ini bersifat tambahan, bukan pengganti. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3), pembayaran sanksi tidak membebaskan deklaran CBAM berwenang dari kewajiban menyerahkan sertifikat yang kurang. Untuk menetapkan jumlahnya, otoritas menghitung sertifikat yang seharusnya diserahkan dari massa bersih barang dan nilai default, dengan memperhitungkan penyesuaian alokasi gratis (Pasal 26 ayat (4a)).

Dampak bagi Indonesia: Pasal 26 ayat (1a) menyebut operator secara tegas sebagai sumber informasi yang salah. Konsekuensi praktisnya, pembeli UE memiliki alasan untuk meminta jaminan kontraktual atas ketepatan data emisi dari operator instalasi di Indonesia.

Untuk 1.000 ton baja canai panas Indonesia, sanksi Pasal 26 ayat (1) atas 7.717,25 sertifikat yang tidak diserahkan adalah €771.725 sebelum indeksasi, dan sertifikatnya tetap harus diserahkan.

Perubahan 7: Aturan Sanksi Baru bagi Importir yang Melampaui Ambang Batas 50 Ton

Sanksi bagi pihak selain deklaran CBAM berwenang yang memasukkan barang CBAM ke UE tanpa mematuhi aturan adalah tiga hingga lima kali sanksi Pasal 26 ayat (1) untuk setiap sertifikat yang tidak diserahkan, yaitu €300 hingga €500 sebelum indeksasi (Pasal 26 ayat (2)).

Kelipatan itu sudah ada dalam peraturan awal; Omnibus menambahkan Pasal 26 ayat (2a), yang menerapkannya pada importir yang bukan deklaran CBAM berwenang dan melampaui ambang batas 50 ton.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (2a), seluruh emisi tertanam dalam barang yang diimpor importir itu selama tahun kalender ikut dihitung, bukan hanya ton di atas ambang batas. Pembayaran sanksi membebaskan importir dari kewajiban menyerahkan deklarasi CBAM dan sertifikat untuk impor tersebut.

Otoritas dapat mengurangi sanksi bila ambang batas terlampaui tidak lebih dari 10%, atau dalam kasus impor sementara Pasal 17 ayat (7a), tetapi tidak di bawah tingkat Pasal 26 ayat (1).

Permohonan otorisasi wajib diajukan paling lambat 31 Maret 2026 bagi importir yang ingin terus mengimpor sementara sambil menunggu keputusan (Pasal 17 ayat (7a), yang disisipkan oleh Peraturan (UE) 2025/2083). Bila otoritas menolak permohonan semacam itu, otoritas menetapkan emisi tertanam dalam barang yang diimpor sejak 1 Januari 2026 berdasarkan nilai default, dan emisi itulah dasar sanksinya.

Contoh dalam tabel di bawah ini membandingkan sanksi Pasal 26 ayat (2) untuk 1.000 ton barang yang diimpor pada 2026 dengan nilai default.

Semua angka sertifikat adalah estimasi berdasarkan nilai default dan tolok ukur (benchmark) resmi (Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621 dan 2025/2620), dihitung pada 4 November 2026 dengan lib/cbam-law.js; angka yang mengikat adalah angka dalam deklarasi CBAM.

Barang (kode CN), asal Nilai default + mark-up 10% Penyesuaian alokasi gratis Sertifikat untuk 1.000 ton Sanksi Pasal 26(2), sebelum indeksasi
Produk setengah jadi baja non-paduan (7207 11 14), Türkiye 2,310 × 1,10 = 2,541 0,975 × 1,364 = 1,3299 1.211,1 €363.330 hingga €605.550
Baja canai panas (7208 27 00), Indonesia 8,230 × 1,10 = 9,053 0,975 × 1,370 = 1,33575 7.717,25 €2.315.175 hingga €3.858.625

Untuk tonase yang sama, sanksi atas barang Indonesia kira-kira 6,4 kali lebih besar daripada atas barang Türkiye, karena nilai default Indonesia untuk pos 7208 adalah 8,230 tCO₂e per ton, sedangkan nilai default Türkiye untuk pos 7207 11 14 adalah 2,310.


Buletin CBAM (bahasa Inggris)

Buletin berbahasa Inggris: pemberitahuan harga sertifikat CBAM, perubahan regulasi yang penting, dan kabar mingguan tentang CBAM. Tanpa spam, dan Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja.

Kami hanya menyimpan alamat email Anda untuk pemberitahuan ini. Kebijakan privasi (bahasa Inggris)

Apa Arti Omnibus bagi Eksportir Indonesia?

Omnibus tidak menciptakan kewajiban bagi eksportir Indonesia: deklarasi, pembelian dan penyerahan sertifikat tetap kewajiban importir atau deklaran CBAM berwenang di UE.

Operator instalasi di luar UE tidak memiliki kewajiban CBAM sendiri (Panduan No. 1 Komisi). Namun biaya pembeli UE ditentukan oleh emisi tertanam barang Anda, dan nilai default Indonesia untuk baja canai panas (pos 7208), 8,230 tCO₂e per ton, hampir dua kali nilai default India (4,280) dan lebih dari dua kali nilai default Tiongkok (3,187).

Biaya per ton produk untuk barang utama Indonesia pada 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini (harga resmi kuartal III 2026 €82,32; Lampiran I Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621 sebagaimana diganti oleh Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2026/1740, dan 2025/2620).

Barang (kode CN) Impor UE dari Indonesia 2025 Nilai default Indonesia (tCO₂e/t) Sertifikat per ton produk, 2026 Biaya per ton produk, 2026
Baja canai panas (7208 27 00) €1,12 miliar; 2.056.166 ton (pos 7208) 8,230 7,71725 €635,28
Slab baja tahan karat (7218 91 10) €499,6 juta; 342.939 ton (pos 7218) 8,670 8,377725 €689,65
Feronikel (7202 60 00) €76,2 juta; 43.135 ton 6,150 4,43475 €365,07
Baut dan sekrup (7318 15 42) €24,4 juta; 6.007 ton (pos 7318) 8,230 7,7231 €635,77
Aluminium tidak ditempa (7601 10 10) €99,1 juta; 37.972 ton (pos 7601) 1,700 0,482575 €39,73
Amonia anhidrat (2814 10 00) €17,8 juta; 40.251 ton (pos 2814) 2,280 (mark-up 1%) 0,81885 €67,41

Sumber data perdagangan: Eurostat Comext DS-045409, 2025. Perhitungan biaya: cbamguide.com dengan lib/cbam-law.js, 4 November 2026.

Indonesia adalah asal non-UE terbesar untuk pos 7218 pada 2025 (52,1% nilai impor UE dari luar UE) dan asal kedua untuk pos 7208 setelah Türkiye (Eurostat Comext DS-045409, 2025).

Karena itu, perubahan Omnibus pada jadwal pembayaran dan saldo kuartalan berdampak lebih besar bagi pembeli baja Indonesia daripada bagi pembeli dari kebanyakan negara lain. Indonesia memiliki tabel nilai default sendiri; nilai "negara lain" tidak berlaku untuk baja Indonesia. Daftar lengkapnya ada di halaman nilai default CBAM untuk eksportir.

Biaya per ton naik setiap tahun karena mark-up dan faktor CBAM berubah. Pada harga tetap €82,32, baja canai panas Indonesia memerlukan 8,5745 sertifikat per ton produk untuk impor 2027 (mark-up 20%, faktor CBAM 95%), atau €705,85 per ton produk.

Angka 2027 bersifat indikatif, karena konsiderans 10 Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2620 mengatur pembaruan tolok ukur untuk barang yang diimpor mulai 1 Januari 2027. Estimasi untuk produk dan tonase Anda tersedia di kalkulator CBAM.

Langkah praktis bagi pemasok Indonesia setelah Omnibus

Lima langkah di bawah ini mengikuti urutan tanggal yang ditetapkan Omnibus.

  1. Tetapkan rencana pemantauan (monitoring plan) dan ukur emisi aktual 2026 sekarang, karena data itu menentukan biaya pembeli untuk seluruh pengiriman 2026 yang dideklarasikan paling lambat 30 September 2027.
  2. Pesan verifikasi CBAM sejak awal pada verifikator terakreditasi. Hanya badan akreditasi nasional negara anggota UE yang mengakreditasi verifikator CBAM (Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2025/2551); Komite Akreditasi Nasional (KAN) Indonesia tidak dapat melakukannya. Daftar yang terdokumentasi ada di halaman verifikator CBAM terakreditasi.
  3. Daftarkan instalasi di portal operator (bagian O3CI Registri CBAM) dan sampaikan data emisi yang telah diverifikasi di sana, atau kirim laporan yang sama kepada setiap pembeli. Pembeli UE mengambil data itu di Registri setelah memberikan nomor EORI-nya kepada Anda; caranya dijelaskan di halaman portal operator CBAM.
  4. Sepakati klausul data dalam kontrak, karena Pasal 26 ayat (1a) menyebut informasi yang salah dari operator sebagai dasar pengurangan sanksi bagi pembeli.
  5. Serahkan data jauh sebelum 30 September 2027, agar pembeli dapat memakainya dalam deklarasi CBAM pertama dan, bila ternyata memegang sertifikat 2026 yang berlebih, masih dapat meminta pembelian kembali paling lambat 31 Oktober 2027.

Panduan lengkap tentang data yang diminta pembeli ada di halaman persyaratan data CBAM untuk eksportir, dan prosedur verifikasi di halaman verifikasi CBAM untuk eksportir.

Apakah harga karbon Indonesia mengurangi kewajiban pembeli?

Per 4 November 2026 tidak ada harga karbon Indonesia yang dikenakan pada produksi baja, aluminium, feronikel atau amonia, dan Komisi Eropa belum mengakui harga karbon negara mana pun berdasarkan Pasal 9.

Pasal 9 ayat (1) hanya mengizinkan pengurangan untuk harga karbon yang dibayar secara efektif di negara asal atas emisi tertanam barang yang dideklarasikan, setelah dikurangi rabat atau kompensasi lain. Peraturan pelaksana Pasal 9 masih rancangan (diterbitkan 13 Mei 2026) dan belum diadopsi per 4 November 2026. Status instrumen Indonesia disajikan dalam tabel di bawah ini (sumber dibaca 4 November 2026).

Instrumen Dasar hukum Cakupan dan status Relevansi untuk CBAM
Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 (10 Oktober 2025) Kerangka untuk perdagangan karbon, pungutan atas karbon dan instrumen lain; aturan pelaksana kementerian masih diperlukan Tidak menetapkan harga apa pun
Perdagangan emisi subsektor pembangkit tenaga listrik Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2022 Wajib sejak 2023, hanya pembangkit listrik. ICAP: alokasi 2025 ditunda, tidak ada kuota yang diterbitkan dan tidak ada perdagangan per Januari 2026 Tidak mencakup instalasi baja, aluminium, semen atau pupuk; untuk baja dan aluminium emisi listrik tidak dihitung (Lampiran II)
Pajak karbon Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 13 Tarif minimum Rp30 per kilogram CO₂e; dijadwalkan 1 April 2022, ditunda tanpa tanggal baru; belum dipungut Tidak ada harga yang dibayar
Pungutan atas karbon Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 Hanya kerangka; tidak ditemukan peraturan pelaksana Tidak ada harga yang dibayar

Perjanjian IEU-CEPA tidak menghapus kewajiban CBAM; perwakilan dunia usaha menegaskan bahwa hambatan nontarif seperti CBAM "tidak secara otomatis hilang dengan berlakunya IEU-CEPA" (Kemenko Perekonomian, 22 Agustus 2026). Pembahasan lengkap ada di halaman pengurangan harga karbon CBAM dan profil negara CBAM dan Indonesia.


Kedudukan Peraturan (UE) 2025/2083 dalam Kerangka Regulasi CBAM

Peraturan (UE) 2025/2083 tidak berdiri sendiri: peraturan ini mengubah Peraturan (UE) 2023/956, yang tetap menjadi instrumen hukum utama CBAM.

Tiga belas peraturan pelaksana dan peraturan delegasi yang terbit antara 2023 dan Desember 2025 mengatur rincian operasional mekanisme ini. Empat di antaranya membawa perubahan Omnibus ke dalam aturan operasional: dua mengubah peraturan yang sudah ada, dan dua merupakan peraturan baru yang menetapkan metode harga 2026 dan nilai default.

Keempat peraturan pelaksana yang membawa perubahan Omnibus tercantum di bawah ini.

  • Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2549: mengubah Peraturan Pelaksana 2025/486 untuk menyelaraskan prosedur otorisasi deklaran CBAM berwenang dengan penyederhanaan Omnibus.
  • Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2550: mengubah Peraturan Pelaksana 2024/3210 untuk menyiapkan Registri CBAM bagi periode definitif, termasuk modul pengelolaan dan penyerahan sertifikat.
  • Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2548: menetapkan metode harga sertifikat rata-rata kuartalan untuk 2026, sebagaimana diwajibkan Pasal 21 ayat (1a) yang disisipkan oleh Omnibus.
  • Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621: menetapkan nilai default periode definitif yang berlaku sejak 1 Januari 2026, dengan mark-up 10% pada 2026, 20% pada 2027 dan 30% mulai 2028 (1% untuk pupuk); lampirannya diganti oleh Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2026/1740 dengan efek surut, dan di sanalah tabel nilai default Indonesia berada.

Peraturan pokok yang diubah Omnibus, beserta arsitektur hukum di balik ketujuh perubahan, dibahas di halaman regulasi CBAM (bahasa Inggris).


Arti 7 Perubahan Omnibus bagi Perencanaan Kepatuhan 2026 dan 2027

Ketujuh perubahan Omnibus memengaruhi jadwal kepatuhan sepanjang 2026 dan bermuara pada batas waktu deklarasi 30 September 2027. Rencana yang dibangun di atas nilai sebelum Omnibus menghasilkan proyeksi keuangan, batas waktu otorisasi dan jadwal saldo sertifikat yang salah.

Tanggal-tanggal kunci CBAM setelah Omnibus tercantum di bawah ini.

  • 1 Januari 2026: periode definitif dimulai dan kewajiban finansial penuh berlaku. Otoritas pabean hanya mengizinkan impor barang CBAM oleh deklaran CBAM berwenang, kecuali yang dibebaskan de minimis (Pasal 25 ayat (1)).
  • 31 Maret 2026: batas waktu permohonan otorisasi untuk impor sementara berdasarkan Pasal 17 ayat (7a) (sudah lewat).
  • 1 September 2026: pendaftaran verifikator di Registri CBAM dibuka.
  • 1 Februari 2027: penjualan sertifikat dimulai melalui platform pusat bersama.
  • 31 Maret 2027: pemeriksaan saldo kuartalan pertama, untuk barang yang diimpor sejak 1 Januari 2027.
  • 30 September 2027: deklarasi CBAM tahunan pertama dan penyerahan sertifikat untuk seluruh impor 2026.
  • 31 Oktober 2027: batas waktu permintaan pembelian kembali sertifikat berlebih yang dibeli pada 2027 untuk emisi 2026 (Pasal 23 ayat (1) dan (2a)).
  • 1 November 2027: pembatalan sertifikat yang dibeli untuk emisi 2026 dan masih tersisa di akun (Pasal 24 ayat (2)).

Kronologi lengkap, termasuk semua tanggal sebelum Omnibus yang kini berubah, ada di halaman linimasa CBAM.

Batas waktu otorisasi 31 Maret 2026, jangka waktu keputusan 120 hari berdasarkan Peraturan Pelaksana 2025/486 sebagaimana diubah oleh Peraturan Pelaksana 2025/2549, dan risiko finansial bagi importir yang melewatkan batas waktu permohonan untuk impor sementara dibahas di halaman deklaran CBAM berwenang (bahasa Inggris).

Batas waktu 30 September yang diubah Omnibus adalah satu dari empat persyaratan isi deklarasi tahunan yang sah. Isi deklarasi, prosedur verifikasi emisi tertanam, dan kewajiban penyimpanan catatan hingga akhir tahun keempat setelah tahun deklarasi diserahkan atau seharusnya diserahkan (Pasal 7 ayat (5) dan (6)) dibahas di halaman deklarasi CBAM (bahasa Inggris).


Angka sebelum Omnibus dan pernyataan yang benar

Materi CBAM yang terbit sebelum Oktober 2025 memuat angka sebelum Omnibus, dan materi yang mencampur aturan periode transisi dengan periode definitif mengulang kekeliruan yang sama. Pernyataan keliru dan bentuk yang benar disajikan dalam tabel di bawah ini.

Pernyataan keliru Pernyataan yang benar
Data atau deklarasi wajib diserahkan paling lambat 31 Mei 2027 Deklarasi CBAM pertama, untuk impor 2026, jatuh tempo 30 September 2027 (Pasal 6 ayat (1))
Importir harus membeli sertifikat sejak 1 Januari 2026 Penjualan sertifikat dimulai 1 Februari 2027 (Pasal 20 ayat (1))
Ambang batas 50 ton sudah berlaku pada periode transisi Periode transisi memakai €150 per kiriman; ambang batas 50 ton per importir per tahun disisipkan oleh Omnibus (Pasal 2a; Lampiran VII angka 1)
Sertifikat dibeli dari otoritas nasional Negara anggota tempat deklaran berkedudukan menjual sertifikat melalui platform pusat bersama (Pasal 20 ayat (1))
Saldo kuartalan 80% sudah berlaku pada 2026 Saldo kuartalan 50% berlaku mulai 2027; tidak ada saldo kuartalan untuk impor 2026 (Pasal 22 ayat (2))
Kewajiban 2026 = 2,5% dari biaya bruto Faktor CBAM 2026 adalah 97,5% alokasi gratis yang dipertahankan; setiap ton CO₂e di atas tolok ukur, termasuk seluruh mark-up, dikenai harga penuh

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang Peraturan (UE) 2025/2083

Kapan Peraturan (UE) 2025/2083 mulai berlaku?

Peraturan (UE) 2025/2083 mulai berlaku pada 20 Oktober 2025, hari ketiga setelah diterbitkan dalam Jurnal Resmi UE pada 17 Oktober 2025 (Pasal 2 peraturan tersebut). Peraturan ini ditetapkan pada 8 Oktober 2025. Perubahannya membentuk periode definitif yang dimulai 1 Januari 2026; dua di antaranya berlaku belakangan, yaitu saldo kuartalan mulai 1 Januari 2027 (Pasal 36 ayat (2) huruf (c)) dan penjualan sertifikat mulai 1 Februari 2027 (Pasal 20 ayat (1), sebagaimana diubah).

Apakah Omnibus mengubah sektor yang tercakup CBAM?

Tidak. Peraturan (UE) 2025/2083 tidak mengubah enam sektor dalam Lampiran I Peraturan (UE) 2023/956: besi dan baja, semen, aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen. Perluasan ke produk hilir adalah usulan terpisah, usulan Komisi COM(2025)989, yang belum menjadi hukum: sekitar 180 produk menurut Komisi, sekitar 200 menurut Dewan, dan sekitar 457 menurut Parlemen (perkiraan), dengan rencana mulai 1 Januari 2028. Trilog pertama pada 20 Oktober 2026 belum menghasilkan kesepakatan menyeluruh. Rinciannya ada di halaman perluasan CBAM ke produk hilir.

Apakah ambang batas de minimis 50 ton dihitung per kiriman atau per tahun?

Ambang batas de minimis 50 ton dihitung per importir per tahun kalender, secara agregat untuk semua jenis barang CBAM yang diimpor badan hukum itu, kecuali listrik dan hidrogen yang tidak memiliki de minimis. Importir yang melampaui 50 ton dari kombinasi sektor apa pun, misalnya baja, semen dan aluminium, menanggung seluruh kewajiban CBAM untuk tahun itu. Ambang batas lama €150 per kiriman tidak berlaku lagi.

Apakah batas waktu 30 September juga berlaku untuk deklarasi mulai 2027?

Ya. Batas waktu 30 September yang ditetapkan Omnibus dalam Pasal 6 Peraturan (UE) 2023/956 berlaku untuk semua tahun. Deklarasi untuk impor tahun 2026 jatuh tempo 30 September 2027, dan deklarasi untuk impor tahun 2027 jatuh tempo 30 September 2028. Setiap deklarasi mencakup satu tahun kalender penuh sebelumnya.

Apa yang terjadi jika deklaran CBAM berwenang membayar sanksi Pasal 26 ayat (1) tetapi belum menyerahkan sertifikat?

Pembayaran sanksi Pasal 26 ayat (1), yaitu €100 per ton CO₂e sebelum indeksasi untuk setiap sertifikat yang tidak diserahkan, tidak menghapus kewajiban menyerahkan sertifikat yang kurang; Pasal 26 ayat (3) menyatakannya secara tegas. Deklaran yang menerima pemberitahuan sanksi tetap harus membeli dan menyerahkan sertifikat yang kurang. Kedudukannya berbeda bagi importir yang bukan deklaran CBAM berwenang dan melampaui ambang batas 50 ton: berdasarkan Pasal 26 ayat (2a), pembayaran sanksi membebaskan importir itu dari deklarasi dan penyerahan untuk impor tersebut.

Apakah Omnibus menunda CBAM?

Tidak. Periode definitif tetap dimulai pada 1 Januari 2026, dan barang yang diimpor sejak tanggal itu menanggung kewajiban CBAM. Peraturan (UE) 2025/2083 menggeser tanggal penyelesaian kewajiban itu: penjualan sertifikat dimulai 1 Februari 2027, bukan 1 Januari 2026; deklarasi pertama jatuh tempo 30 September 2027, bukan 31 Mei 2027; dan kewajiban saldo kuartalan berlaku mulai 2027.

Di mana Peraturan (UE) 2025/2083 diterbitkan dalam Jurnal Resmi?

Peraturan (UE) 2025/2083 tanggal 8 Oktober 2025 diterbitkan dalam seri L Jurnal Resmi Uni Eropa pada 17 Oktober 2025 sebagai OJ L, 2025/2083, dan mulai berlaku pada 20 Oktober 2025. Perubahannya yang paling dikenal adalah ambang batas 50 ton: Pasal 2a membebaskan importir yang barang CBAM-nya tidak melebihi 50 ton massa bersih per tahun kalender (Lampiran VII angka 1), kecuali listrik dan hidrogen, dan importir itu menyatakan pembebasan tersebut dalam deklarasi pabean.

Apakah Omnibus membebaskan eksportir kecil Indonesia dari CBAM?

Tidak. Ambang batas de minimis 50 ton berlaku per importir di UE, bukan per eksportir atau per pabrik di Indonesia. Eksportir kecil yang menjual kepada importir besar tetap terkena dampak penuh, sedangkan eksportir yang menjual kepada beberapa importir kecil di bawah 50 ton per tahun mungkin mendapati pembelinya dibebaskan. Importir yang dibebaskan wajib menyatakan pembebasan itu dalam deklarasi pabean (Pasal 2a ayat (1)).

Apakah Omnibus menurunkan biaya CBAM untuk baja Indonesia?

Tidak, jika dihitung per ton. Omnibus tidak menetapkan nilai default Indonesia, tolok ukur atau faktor CBAM (ketiganya diatur dalam Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2621, Peraturan Pelaksana Komisi (UE) 2025/2620 dan Direktif 2003/87/EC), sehingga baja canai panas Indonesia (kode CN 7208 27 00) memerlukan 7,71725 sertifikat per ton produk untuk impor 2026, atau €635,28 per ton produk pada harga kuartal III 2026 sebesar €82,32. Omnibus menurunkan beban modal kerja pembeli (tidak ada pembelian pada 2026, saldo kuartalan 50% mulai 2027 tanpa mark-up), tetapi biaya akhirnya hanya turun bila operator menyerahkan data emisi aktual yang telah diverifikasi. Pemasok yang memerlukan bantuan dapat meminta perkenalan gratis dengan penyedia jasa melalui layanan bantuan CBAM.


Sumber data: Peraturan (EU) 2023/956 · Peraturan (EU) 2025/2083 (Omnibus) · Peraturan Pelaksana 2025/2621 · data EU ETS melalui EEX. Bukan nasihat hukum.